Nusanews.com - Dalam skandal korupsi Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta transparan dan tidak tebang pilih dalam melakukan penyelidikan yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hal itu dikatakan langsung oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto yang menilai kasus Sumber Waras ini harus ada kepastian hukum yang jelas.
"Dalam melakukan penegakan hukum tentu KPK harus transpan dan tidak tebang pilih," kata Didik kepada TeropongSenayan di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Sementara itu, Didik meminta KPK agar tidak mencampur adukan masalah konteks pengawasan kasus Sumber Waras dengan penegakkan hukum. Pasalnya, hal tersebut jelas sangat bertentangan.
"Dipisah saja antara konteks pengawasan dengan penegakkan hukum. Dan kita sangat butuh penjelasan KPK tentang persoalan penanganan kasus ini, karena sudah menjadi perhatian publik," ungkapnya. (ts)
