Nusanews.com - Polemik tentang kesimpulan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras terus bergulir.
Pasalnya, publik dibingungkan dengan adanya silang pendapat antara temuan KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana hal itu baru terjadi di sepanjang sejarah Indonesia.
Wakil Ketua Pansus RS Sumber Waras DPRD DKI Prabowo Soenirman menyatakan, KPK dan BPK harus sama-sama saling mempresentasikan kertas kerja masing-masing atas pemeriksaan kasus tersebut.
Hal itu, menurut Prabowo tak bisa dihindari karena ternyata ada perbedaan sikap yang tajam antar dua lembaga Negara tersebut dalam mengusut kasus senilai Rp755 miliar itu.
"Dijelaskan saja hasil kerja Sumber Waras, biar tahu perbedaannya dimana. Lalu, dipaparkan saat jumpa pers," kata Prabowo, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Dengan demikian, kata dia, maka titik perbedaan itu bakal terkuak, dan sekaligus isu tersebut tidak akan menjadi bola liar ditengah-tengah masyarakat.
"Saya kira, itulah cara terbaik. Sehingga publik bisa mengetahui persis, di mana perbedaan sikap kedua lembaga itu. Jadi, tak ada satu pihak yang disudutkan karena dianggap tendensius dan segala macam," beber Prabowo.
"Apalagi BPK belakangan kan disebut ngaco. Makanya, KPK dan BPK harus adu data tentang kertas kerja masing-masing," ungkapnya.
Selain itu, Prabowo juga meminta, DPR melalui Panja Penegakan Hukum yang dibentuk Komisi III, meminta kertas kerja pemeriksaan kasus yang melibatkan Pemprov DKI dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) ini.
"Sebaiknya DPR meminta kertas kerja pemeriksaan, baik dari BPK maupun KPK, seperti kasus Century dan Hambalang," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Disisi lain, Anggota Komisi D DPRD DKI itu berkeyakinan, bahwasanya BPK takkan mungkin subjektif dalam menyusun audit investigasi Sumber Waras. "Terlalu fatal dan berisiko buat lembaga seperti BPK," kata Prabowo menambahkan. (ts)
