Nusanews.com - Tindakan KPK mengumumkan kesimpulan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Jakarta Barat, di DPR merupakan upaya berlindung dari tekanan publik. Jika ada tekanan, maka DPR akan memberi perlindungan.
Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyampaikan pandangan tersebut menanggapi tindakan komisioner KPK di bawah pimpinan Agus Raharjo menyampaikan hasil penyelidikan kasus RSSW di ruang Komisi III DPR, Jakarta.
“Itu terserah pimpinan KPK. Cuma kan memang selama ini tidak pernah pimpinan KPK mengumumkannya di DPR,” kata Abdullah, di Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Meski begitu, Abdullah mengaku maklum dengan kondisi psikologis yang menimpa pimpinan KPK saat ini. “Ini pimpinan yang sekarang berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya, kali ini penuh dengan kontroversi,” ujarnya.
Oleh karenanya, dia memperkirakan, karena kontroversi itulah kemudian mereka mengalami tekanan dari publik.
“Jadi, saya melihatnya, karena mereka mengalami tekanan itu sehingga mereka mau berlindung dari tekanan masyarakat, maka mereka umumkan (kasus RS Sumber Waras) di DPR,” katanya.
“Mereka semacam ingin meminta perlindungan dari DPR. Biar nanti DPR yang melindungi KPK kalau misalnya ada tekanan dari masyarakat,” jelas Abdullah.
Dia menambahkan, tekanan yang menimpa pimpinan KPK saat ini cukup beralasan.Sebab, hampir setiap pekan KPK selalu didemo soal kasus RS Sumber Waras oleh masyarakat.
”Mungkin mereka sudah merasa tidak lagi memperoleh kepercayaan masyarakat. Jadi, sekarang tergantung kelima orang pimpinan ini, ada kepentingan apa dan kepentingan masa depan atau kepentingan politik tertentu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Abdullah juga menyayangkan desakan publik yang menurutnya begitu bertubi-tubi. Padahal, tanpa diminta pun dalam sejarahnya KPK selalu memproses kasus dengan profesional.
”Saya yakin, kalau KPK tidak diganggu, mereka pasti bekerja dengan baik, serius dan fokus. Tapi, kalau banyak tekanan berbagai pihak, kemudian masuk kepentingan politik, maka sebenarnya bisa ada pihak yang berniat beri infomasi data tentang Ahok (Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama) ini, misalnya, bisa tidak jadi karena ada kepentingan-kepentingan ini,” tegasnya. (it)
