Nusanews.com - Warga Komplek Mini Country di Jalan Perdatam RT 10 RW 05, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, mengaku enggan tempat tinggalnya dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan embung atau waduk. Hal itu karena warga kapok dibohongi pemerintah yang akan membeli tanahnya.
"Pembebasan dilakukan oleh panita penyedia tanah. Jumlah yang uang yang disepakati dan yang diterima itu beda. Misalnya seharusnya yang bayarkan 500 meter persegi tetapi yang dibayarkan hanya 400 meter persegi saja," ungkap Luthfi Eddi Suyanto saat ditemui merdeka.com di rumahnya di Komplek Mini Country, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (25/7).
Pria berusia 50 tahun ini mengaku pada prinsipnya dia tidak menolak rencana pembuatan embung untuk mengatasi banjir di wilayahnya. Hanya saja, cara yang digunakan untuk pembebasan lahan yang sarat budaya nepotisme itu yang dia kritisi.
"Secara prinsip kami mendukung, adanya pembuatan waduk, tapi caranya itu tadi yang salah. Hal klasik di pembebasan lahan, bukan di Ahok tapi orang yang dibawahnya itu," cerita Luthfi.
Luthfi mengaku sudah 25 tahun tinggal di Komplek Mini Country. Selama satu dekade pertama ia tinggal di Jakarta, ia tak pernah merasakan banjir di wilayahnya. Baru sejak tahun 2007 komplek tempat tinggalnya terkena banjir akibat luapan kali yang jaraknya 200 meter itu.
Untuk mengantisipasi, 15 rumah yang ada di komplek tersebut kemudian membangun rumahnya lebih tinggi dari jalan. Tak hanya itu, secara swadaya warga setempat mengumpulkan uang senilai Rp 150 juta untuk meninggikan jalan hingga 80 sentimeter.
"Kami telah mengantipasi banjir dengan meninggikan rumah. Jadi kami hanya meminta kepada pemerintah untuk peninggian jalan dengan volume 800-1000 saja," kata Luthfi.
Luthfi menambahkan, banjir di wilayahnya terjadi lantaran tidak berfungsinya pintu air. Akibatnya air dari sungai yang meluap tak bisa dihalau dan mengakibatkan banjir.
"Pintu air tidak berfungsi karena terbuat daei bahan plastik. Jadi air yang masuk ke sini tidak bisa kembali keluar," pungkasnya. (mdk)
