Nusanews.com - Perkembangan politik Indonesia dinilai cukup menggembirakan, di mana hubungan pemerintah dengan parlemen sangat baik.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengaku hal tersebut tidak pernah terbayangkan jika melihat kondisi politik pada tahun-tahun sebelumnya.
"DPR dan pemerintah menyadari kekurangan masing-masing dan masih saling memperbaiki. Dari data statistik yang ada maka keadaan ekonomi sekarang adalah yang terbaik dalam 10 tahun terakhir. Ini tak pernah kita bayangkan tahun kemarin," jelasnya saat beramah-tamah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama se-Provinsi Banten di Serang, Jumat (22/7).
Sekarang, kata Luhut, Indonesia sedang menggalakkan kebijakan pengampunan pajak atau dikenal dengan tax amnesty. Tax amnesty ini disusun bersama untuk agar negara lebih transparan dan membuat Indonesia lebih baik dalam menata perekonomian.
Dengan tax amnesty, semua pembayaran akan melalui elektronik dan pembayaran langsung otomatis berkurang. Karena pada 2018 nanti akan dimulai perjanjian pertukaran informasi pajak yang membuat siapa saja yang menyembunyikan aset di luar negeri bila terbukti bisa kena hukuman.
"Penerimaan pajak kita selama ini dekapan persen dari APBN. Banyak yang punya NPWP tapi tidak membayar pajak karena tidak ada kemampuan kita untuk mengawasi. Kita harapkan pembayar pajak ini bertambah dalam beberapa tahun ke depan," beber mantan Menteri Industri dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
Luhut mengklaim, penerimaan pajak Indonesia bisa mencapai Rp 2000 triliun dalam tiga atau empat tahun ke depan. Dia memastikan bisa menjamin transparansi kebijakan itu dalam seluruh aspek kehidupan di Tanah Air.
"Presiden sudah menyatakan jangan mempidanakan kebijakan. Kalau seseorang mengambil uang dari tempat kerjanya lalu uang dikembalikan dengan penalty-nya maka ia tidak akan dipidanakan. Kita sudah berpikir ke arah itu," demikian Luhut. (rmol)
