Nusanews.com - Penambahan satu menteri perempuan dalam perombakan atau reshuffle jilid II patut diapresiasi. Namun, pilihan presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakomodir Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro justru harus diwanti-wanti.
Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa Sri Mulyani pernah masuk dalam pusaran politik yang menjadi sorotan publik ketika menjadi menteri keuangan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sri Mulyani pada saat itu membuat kebijakan-kebijakan yang beresiko untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga muncul persoalan Bank Century," ujar Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (29/07/2016).
Siti Zuhro berharap, Sri Mulyani tidak lagi melakukan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan berisiko pada Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Sebelumnya, delapan menteri perempuan di Kabinet Kerja tidak ada yang tersentuh pada reshuffle tahap kedua yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari Rabu lalu.
Kedelapan menteri perempuan tersebut adalah, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Dijabat Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
Kemudian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Kini, Presiden Jokowi menambah satu kuota menteri perempuan dalam reshuffle jilid II, yakni, Sri Mulyani. Dengan demikian, jumlah menteri perempuan menjadi sembilan menteri. (rn)
