Nusanews.com - Kementerian Kehakiman Turki akhir mengatakan pengawasan menyeluruh terkait simpatisan kudeta militer gagal mencakup komentar di dunia maya. Postingan menuding upaya makar itu hanya 'sandiwara' ataupun 'dirancang' Presiden Reccep Tayyip Erdogan dianggap merongrong pemerintah.
Bekir Bozdag, Menteri Kehakiman Turki, memantau banyak komentar di jejaring sosial maupun forum Internet yang meragukan peristiwa kudeta militer pada 15 Juli lalu. Netizen sengaja menyebarkan teori konspirasi diperiksa oleh polisi dan jaksa setempat. Pemeriksaan ini menurut Bozdag tidak berlebihan, sebab para netizen kritis itu bisa saja simpatisan Fethullah Gulen, ulama dituding sebagai dalang kudeta.
"Lihat saja orang-orang yang berkata di media sosial bahwa kudeta tempo hari cuma akal-akalan. Jaksa sudah memeriksa sebagian dari mereka. Kebanyakan hanyalah pecundang yang merasa siap mati menjalankan perintah Fethullah Gulen," kata Bozdag seperti dilansir Aljazeera, Senin (25/7).
Pemeriksaan netizen yang dicurgai anti-Erdogan dapat dibenarkan, mengingat Turki sudah memberlakukan darurat sipil hingga tiga bulan ke depan. Selama periode itu, polisi dan militer diberi kewenangan melakukan penangkapan tanpa surat kuasa serta penahanan tanpa peradilan awal.
Tiga hari terakhir, kelompok oposisi Turki semakin berani menyuarakan tudingan bahwa kudeta militer tempo hari adalah sandiwara pemerintahan Erdogan. Akhir pekan lalu lebih dari 10 ribu simpatisan Partai Rakyat Republik menggelar pawai di Kota Istambul, mempertanyakan kebenaran adanya kudeta, seperti dilansirABC News.
Kendati demikian, berbeda dari beberapa netizen yang langsung menuding Erdogan, pawai partai oposisi cenderung berhati-hati mempertanyakan dalang sesungguhnya kudeta. "Ada indikasi kudeta ini justru upaya mengubah dasar negara kita yang demokratis, sekuler, serta berdasarkan asas hukum," kata Kemal Kilicdaroglu, Ketua Partai Rakyat Republik.
Perubahan besar-besaran sedang melanda Turki sesudah kudeta. Erdogan membersihkan birokrasi, kepolisian, serta militer dari simpatisan Gulen. Lebih dari 13 ribu orang, terdiri atas 2.100 hakim/jaksa, 1.485 polisi, serta nyaris 9 ribu tentara ditahan karena dianggap terlibat upaya makar. Itu belum termasuk dosen dan guru-guru sekolah yang diminta mengundurkan diri karena masuk kategori pro-Gulen.
Menteri Pendidikan Ismet Yilmaz menyatakan negaranya akan membuka lowongan 20 ribu guru, menggantikan tenaga pengajar yang diberhentikan selepas kudeta. Dua hari lalu Erdogan menerbitkan dekrit berisi penutupan 1.043 sekolah, 1.229 lembaga amal dan LSM dibekukan operasinya, 35 rumah sakit terkait Gulen dilarang menerima pasien, 19 koperasi dibekukan asetnya, serta 15 universitas. Semuanya adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Gulen.
Sang ulama rival Erdogan sedang berada di pengasingan kawasan Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemerintah Turki sudah mengirim nota resmi kepada Washington, menuntut Gulen diekstradisi. (mdk)
