Nusanews.com - Usai melakukan mudik lebaran, Staffsus Kementerian ESDM, Muhammad Saididu, ketika akan kembali ke Jakarta, terkaget dengan banyaknya kelompok rombongan dari Negara China/Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Kekagetan Saididu ini dikarenakan mereka sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan diketahui jika tujuan mereka adalah ke Kendari Sulawesi Tenggara.
Rupanya hal ini memicu ketegangan para netizen, yang langsung bereaksi, dengan tidak menerima pihak pemerintah seakan sengaja membiarkan para pekerja kasar ini masuk bekerja di berbagai proyek dan perusahaan di Indonesia.
Bahkan Muhammad Saididu harus menerima serangan dari sekelompok akun yang banyak menggunakan inisial #FNI dibelakang nama mereka, dan tidak sedikit yang menyesali postingan Saididu, dengan mengkaitkan jabatannya sebagai Staff Khusus Kementerian ESDM.
“Itu yang serang pak Saididu apa tidak bisa baca dan mengerti, kalau yang tidak diinginkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina (Tiongkok) ini karena mereka ternyata ditempatkan di bagian tenaga kasar,” ujar Ajeng Cute Ketua Umum Relawan di sosial media Twitter, Jempol Rakyat (JR).
Bahkan JR mendukung Saididu yang begitu sabar untuk melayani para pembencinya karena berani untuk menentang keberadaan para tenaga kerja yang banyak di ketahui ternyata bekerja di sektor pekerja kasar, dan terkadang surat kelengkapan mereka tidak cocok dengan aturan.
“Maka wajarlah kalau rasa nasionalisme Pak Saididu ikut tergugah, karena kita sendiri tidak kurang tenaga kerja,” ujar Ajeng. Bahkan JR selama beberapa hari terus mengangkat hestek yang masuk dalam trending topik Indonesia terkait penolakan para imigran TKA pekerja kasar dari Tiongkok.
Dari pantauan pembawaberita.com FNI sendiri ternyata lebih condong membela pemerintahan Jokowi yang terlihat menyetujui keberadaan para TKA dari negeri nenek moyangnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Bahkan Menkopolhukam dan beberapa menteri lainnya juga ikut membela para investor ataupun perusahaan dari Cina/Tiongkok yang kebetulan mengerjakan sektor infrastruktur bekerjasama dengan pihak rekanan di Indonesia, seperti perusahaan BUMN yang sedang mengerjakan proyek. (pb)
