Ahok sebagai pengganti Jokowi sebagai Gubernur DKI juga memiliki peranan besar memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014. Ahok yang membuka kran pendanaan dari cukong-cukong kepada Jokowi.
Terkait rencana penghentian proyek reklamsi oleh Pemerintah Pusat, tidak mengherankan jika Ahok sampai berstatement sangat keras bahwa 'Jokowi tidak akan terpilih menjadi presiden jika tidak ada canpur tangan penggelontoran dana dari cukong'.
Kewajiban Jokowi memuluskan langkah Ahok sebagai Gubernur kembali, termasuk menekan PDIP untuk mendukung Ahok, karena Ahok adalah pemegang kartu truf Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2014 lalu.
Selaku pemegang kartu truf, maka tidak aneh Ahok begitu gampang menyetir Presiden Jokowi seperti menitipkan calon Kapolrinya meskipun tanpa melalui prosedur Wanjakti, menentang pembantu presiden, mencandai menteri tanpa mengindahkan tatakrama istana, hingga menyetir KPK memberangus lawan politiknya.
Bahkan lembaga sekaliber KPK dijadikan Ahok bertindak sebagai pengacara untuk membela mati-matian bahwa dirinya tak bersalah sampai menampik bukti sahih hasil audit BPK dalam kasus RS Sumber Waras yang merugikan keuangan negara hingga ratusan milyar rupiah.
Apalagi hanya sekedar memuluskan pemenangan Ahok menjadi Gubernur. Itu hal ringan, tapi sekaligus wajib bagi Jokowi. (ts)
