Nusanews.com - Sejumlah warga ibu kota kembali bereaksi menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali pimpin Jakarta. Langkah tersebut dilakukan Forum RT/RW dengan menggalang dukungan tiga juta KTP warga Jakarta, yang diperkirakan rampung September 2016.
Penolakan warga terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu juga terlihat dari hasil survey Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI. "Jangan sepelekan RT/RW mereka ini pengawas wilayah, kami yakin dalam waktu dekat KTP ini akan terkumpul," ungkap Sekjen Forum RT/RW Lukman Hakim, di Jakarta, Jumat (22/7/16).
Lukman menuturkan, pembentukan forum ini mendapatkan atensi sejumlah pihak. Sejumlah RT maupun RW yang tak sejalan dengan Ahok mulai saling berkumpul, membuat gerakan hingga mengumpulkan dukungan menolak Ahok. "Kita ini satu visi, artinya menolak Ahok untuk menjadi Gubernur DKI lagi," cetus Lukman.
Lukman mengatakan, selain ingin menjegal Ahok sebagai orang nomor satu DKI, kegiatan ini sama-sama mengusung satu visi, yakni ketidaksukaan dengan Ahok dan segala bentuk kebijakan. Menurutnya apa yang dilakukan Ahok telah membuat kegaduhan, Jakarta semakin tak kondisif, sehingga beberapa RT dan RW menjadi tidak nyaman.
Disisi lain, Presidium Jakarta Timur Forum RT/RW, Rudi, optimis pengumpulan tiga juta KTP bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan kurang dari target. "50% lebih RT/RW di Jakarta sudah menyatakan sikap memboikot Ahok. Anda bisa lihat, ketika peresmian taman yang datang kebanyakan PNS," cetusnya.
Dianggap Budak
Tak hanya kali ini, sejumlah pengurus RT/RW se-DKI sebelumnya sempat ramai mengkritisi kebijakan Gubernur Ahok terkait ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No.903/2016 menyangkut aplikasi QLUE.
Sebab, dalam aturan tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW itu, mengharuskan pengurus RT/RW melaporkan kejadian/kondisi/kegiatan di wilayahnya melalui Qlue atau aplikasi Jakarta Smart City. "RT/RW melawan, karena kita dibikin kaya budak. Kita ini bukan budaknya Ahok," ujar Ketua Forum RT/RW Tanah Abang, Agus Iskandar, beberapa saat lalu.
Tidak Bakal Menang
Sementara itu, pengamat politik Siti Zuhro, tidak percaya dengan temuan sejumlah lembaga survei yang menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menang pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
“Kalau sekarang dikatakan Ahok nomor satu, jelas saja karena memang belum ada lawan yang sudah mendeklarasikan diri dan mendapat cukup dukungan partai,” jelas Siti Zuhro, Kamis (21/7) seperti dikutip RMOL.co, Jumat (22/7).
Zuhro mengatakan dirinya tidak begitu saja langsung percaya hasil survei. Sebab, banyak survei merupakan pesanan. “Banyak yang pesanan, gak fair,” ujarnya dihubungi belum lama ini.
Tebar Kebencian
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) menilai, sikap Gubernur Ahok yang menebar kebencian terhadap pengurus RT dan RW tak ubahnya menyakiti hati seluruh warga Jakarta. Sebab, kehadiran RT dan RW tak lain berasal dari warga yang dipilih langsung lewat musyawarah mufakat bentukan masing-masing kelompok warga.
"Ahok sudah telah menyakiti hati warga, karena bagaimana pun RT dan RW itu merupakan sebagian besar bagian dari warga," ujar Lulung saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Dikatakan Lulung, mungkin Ahok juga telah lupa bahwa para pengurus di lapisan paling bawah aparatur pemerintah tersebut telah memilihnya bersama Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2012 lalu.
Bahkan, kemungkinan besar mereka juga yang membantu pengumpulan copy KTP sebagai bentuk dukungan Ahok maju di Pilkada DKI lewat jalur independen. "Makanya jangan lupa sama RT dan RW, ada gak dari mereka yang mendukung pengumpulan KTO, kan bisa aja itu terjadi," ungkap Lulung.
Seperti diketahui, Ahok sempat berulang-ulang kali menampakkan kegeramannya karena aksi penolakan rombongan RT dan RW yang tidak setuju dengan SK Gubernur Nomor 903 Tahun tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
Survey PDIP
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta berharap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak memilih Ahok untuk diusung pada pilkada mendatang. Pasalnya, warga ibu kota tak menginginkan calon petahana itu kembali bertahta.
Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh 28 anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI beberapa waktu lalu. "Kawan-kawan yang reses turun di tujuh sampai delapan titik mendengarkan suara dari warga Jakarta dan mayoritas tidak menghendaki incumbent," beber Plt Ketua DPD PDIP Bambang DH, Kamis (21/7).
Bambang pun mengaku telah menyerahkan hasil temuan anggota DPRD DKI ini kepada DPP PDI Perjuangan. Karena itu, dirinya berharap temuan ini dapat menjadi pijakan bagi DPP PDIP dalam memutuskan calon yang diusung dalam Pilgub DKI 2017.
"Artinya, mayoritas warga Jakarta tidak menghendaki incumbent dan sudah kita laporkan ke DPP. Mudah-mudahan itu menjadi pentimbangan, karena ini fakta hasil reses 28 anggota," tegas Bambang. (ht)
