Nusanews.com - Ideologi ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah neo-liberal. Maka tak heran, Sri Mulyani selalu mendahulukan kepentingan dan dana asing dibandingkan kepentingan nasional.
Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Iqbal pun curiga dengan akal bulus Sri Mulyani yang mau menghentikan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana perpajakan agar kebijakan tax amnesty menjadi optimal.
"Ini sangat mencerminkan paham sosok Sri Mulyani yang sangat neo liberal dan mengedepankan dana asing," kata Iqbal di Wisma Antara Jakarta (Selasa, 2/8).
Iqbal pesimis, dana Rp 150 triliun dari tax amnesty yang ditargetkan pemerintah tidak akan tercapai. Ujung dari kebijakan tax amnesty adalah akan kembali berutang ke luar negeri. Sebab APBN jebol lantaran pemasukan dari tax amnesty tidak optimal, sementara para penjahat pajak sudah terlanjur diampuni.
"Siapa raja utang? ya neolib, yang sangat mendewa-dewakan utang kepada IMF, Wold Bank. Bagi mereka, mengutang adalah satu cara solusi yang tepat untuk menutup defisit," demikian Iqbal. (rmol)
