Nusanews.com - Meski diberhentikan sebagai menteri ESDM, pemerintah diminta tetap menggunakan kemampuan Archandra Tahar sebagai ahli kilang lepas pantai (offshore).
Permohonan ini diutarakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Bagi dia, kekeliruan yang telah dibuat dengan menunjuk Arcandra sebagai menteri ESDM diharapkan menjadi sebuah pelajaran yang tak terulang.
"Khususnya untuk melakukan proses konsolidasi industri migas kita, atau sektor energi kita yang selama ini diindikasikan terdapat banyak mark up dan kesalahan hitung yang mengakibatkan banyaknya kerugian nasional," kata Fahri saat dihubungi Senin (15/8/2016).
"Jadi saya memohon Presiden tetap menggunakan keahlian dia (Arcandra)," pintanya.
Menurut dia, ada banyak jabatan yang sesungguhnya tak memerlukan keharusan yang bersangkutan merupakan warga negara asli. Misalnya, untuk mengkonsolidasi blok-blok minyak dan gas baru.
Menurut Fahri, posisi seperti itu sangat cocok dengan keahlian Arcandra.
"Sayang kalau dia sudah ditarik ke Indonesia, dari luar kita lihat orang ini ada idealisme, nasionalisme. Saya kira keahliannya tetap harus dipakai," kata Fahri,
Dia pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menunjuk pejabat negara.
"Ini harus jadi pelajaran yang penting bagi tim kabinet untuk selanjutnya. Bahwa semua itu sudah ada aturannya terutama untuk memenuhi pejabat setingkat menteri, undang-undangnya cukup ketat," ujar Fahri.
Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra. (ts)
