Nusanews.com - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo memangkas anggaran APBN sebesar Rp 133,3 triliun akan menyebabkan makin bertambahnya jumlah pengangguran baru. Juga akan terjadi PHK besar-besaran terhadap pekerja di sektor jasa tranportasi, perhotelan, industri makanan dan minuman, konstruksi dan manufacturing.
“Jumlah pengangguran baru pada angkatan kerja baru akan bertambah, akibat tidak adanya lapangan kerja baru. Soalnya, lapangan kerja baru sebesar 1,3 juta tidak akan tercipta. Selainb itu PHK besar-besaran sudah didepan mata,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Karena itu, kata tokoh serikat pekerja ini, dalam melakukan pemotongan APBN-P yang sudah ditetapkan oleh DPR RI , Menteri Keuangan tidak bisa seenaknya saja. Semua harus dikomunikasikan terlebih dahulu baik di legislatif daerah maupun kepala daerah.
Menurut Arief, dampak lain dari rencana pemangkasan anggaran oleh Menkeu akan menimbulkan pratek pratek mafia anggaran baru yang berkeliaran di Kementerian. Mereka berusaha agar alokasi dana anggaran yang sudah disetujui tidak dipangkas oleh Kementerian Keuangan.
“Nah kalau sudah begitu KPK jangan tinggal diam, sebab akan banyak operasi oper tangan (OOT) para mafia anggaran di Kementerian Keuangan,” ujar Arief.
Dia mengemukakan sangat berbahaya jika pemerintah sampai membatalkan atau menunda dana alokasi untuk penyertaan modal negara di BUMN. Hal ini akan berdampak pada RKAP dan bisnis opportunity yang sudah direncanakan oleh BUMN yang mendapatkan alokasi PMN dari APBN. (ht)
