Nusanews.com - Pengamat properti yang tergabung dalam Indonesia Property Watch (IPW) mengingatkan pemerintah bahwa program sejuta rumah terancam gagal jika menyerahkan sektor properti sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Telah Launching Rimanews Android Apps
"Saat ini seakan-akan pemerintah membiarkan pasar perumahan untuk menengah ke bawah diserahkan pada mekanisme pasar. Alih-alih menyediakan rumah rakyat, malah hal ini akan menjadi bom waktu ketika harga tanah sudah semakin tinggi dan tidak dapat lagi dikembangkan rumah murah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda pada Sabtu (06/08/2016).
IPW mendesak pemerintah bahwa dalam urusan perumahan rakyat seperti pembangunan housing public menjadi tanggung jawab pemerintah dan tak menyerahkan pada pasar.
Hal itu, ujar dia, karena jika pembangunan "public housing" diserahkan sepenuhnya kepada swasta, harga akan semakin naik dan semakin tidak terjangkau masyarakat.
"Program sejuta rumah yang sedang bergulir pun terancam gagal karena diperkirakan para pengembang swasta yang membantu membangun rumah murah pada saatnya akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan karena harga tanah sudah semakin tinggi," katanya.
Ali memperkirakan bila tidak ada perubahan arah kebijakan yang tepat, dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan, maka program sejuta rumah berpotensi bisa tidak berkelanjutan. (rn)
