Nusanews.com - Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy menyebut, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini di era Joko Widodo (Jokowi), hanya menciptakan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi atau rasio gini yang makin lebar.
Sehingga, kendati sudah 71 tahun kemerdekaan Indonesia, kue-kue pembangunan masih dicicipi oleh segelintir orang. Hal ini menjadi sebuah bukti, bahwa liberalisme perekonomian yang diusung, hanya melahirkan kesenjangan ekonomi.
“Tapi faktanya, kabinet SBY jilid pertama hanya melahirkan rasio Gini ke 0,37. Dengan sumberdaya strategis, cabang-cabang produksi yang penting serta jejaring logistik makin dominan dikuasai asing,” ujar Ichsan dalam catatan refleksi kemerdekaan 71 tahun kepada Aktual.com, Sabtu (13/8).
Bahkan di periode kedua pemerintahan SBY, rasio gini bukannya kian membaik. Selain karena adanya kegaduhan masalah bailout Bank Century, gejolak ekonomi global pun mengakibatkan kabinet SBY jilid dua menghasilkan rasio Gini 0,41.
“Dengan ditandai, dominasi korporasi asing pada sektor migas, pertambangan emas, industri manufaktur, dan mahalnya biaya distribusi karena buruknya infrastruktur,” cetus Ihsan.
Bagaiman di era Jokowi? Ichsan menyebutnya, tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Selama hampir dua tahun menjabat, bahkan bisa disebut lebih parah dari capaian era SBY. Rasi gini juga masih menjukkan angka yang lebar. Dan juga masih terjadinya sistem perekonomian yang liberal.
Padahal saat kampanye dulu, Jokowi sering menyebut harus kembali ke nasionalisme. Saat itu, kata Ichsan, nasionalisme di berbagai lini selalu dikampanyekan sebagai respon atas kritik bahwa liberalisasi dan privatisasi era SBY telah berdampak ekonomi Indonesia tergadaikan.
Saat kampanye, Jokowi selalu bilang, “dananya ada kok. Tinggal kita mau kerja atau tidak”. Bahkan dalam peringatan Konferensi Asia Afrika, Maret 2015, Jokowi dengan lantang menegaskan, pola kerja Bank Dunia (BD) dan Asian Development Bank (ADB) telah usang.
Menurut Ichsan, pernyataan ini mengejutkan berbagai kalangan. Tapi paling tidak ada dua dugaan. Pertama, Jokowi mungkin tak melihat berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean sejak Januari 2016 lalu justru berdampak makin kuatnya peranan ADB.
Dan kedua, justru Joko Widodo telah ikut masuk dalam kancah peperangan antara China dengan sekutunya, seperti ASEAN Infrastructure Investment Banking dan New Development Bank, melawan AS dengan dengan sekutunya, termasuk Jepang (ADB dan BD).
“Tapi lucunya, tak lama berselang, pernyataan bahwa sikap dan pola kebijakan Bank Dunia dan ADB telah usang, juga mulai menghilang,” sindir dia.
Pemerintah Jokowi malah makin disibukkan dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan menargetkan 5,3 persen.
“Padahal di Komisi XI DPR-RI, waktu itu saya menyatakan target pertumbuhan ekonomi yang ditegaskan pemerintah, sangat tidak realistis. Saya menyodorkan alternatif antar 4,8-5,2 persen,” cerita Ichsan.
Pada APBN 2016, lagi-lagi di Komisi XI DPR-RI, saya menegaskan tidak mungkin pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Ekonom lain bahkan memberikan prediksi 4,5 persen.
Di saat yang sama, pemerintah Jokowi juga selalu disibukan dengan isu-isu baru. Mulai isu tol laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW), pembangunan smelter, pembangunan kereta api cepat yang sebelumnya tidak pernah dibahas, bahkan sampai reklamasi pantai utara Jakarta mencuat ke permukaan.
Tapi intinya, kata dia, target penerimaan pajak di 2015 tidak tercapai, dan kemungkinan juga di tahun ini. Target serapan anggaran buruk, defisit anggaran pun mendekati 3 persen.
“Serta neraca pembayaran yang sulit membaik bersamaan dengan meningkatnya utang luar negeri menjadi 318,92 miliar dolar AS. Itu “prestasi” Jokowi,” tegasnya.
Juga mencuat isu liberalisasi lain, di mana kesediaan Jokowi untuk ikut program AS tentang Trans Pacific Partnership (TPP). Polemik TPP dan Trans-antlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) di AS terus berkepanjangan dan belum usai.
Belum juga isu ini surut, muncul masalah Tax Amnesty dan impor tenaga kerja dari China bersamaan dengan investasi China dalam berbagai bidang. Padahal pengangguran di Indonesia, dengan indikator bekerja 2 jam dalam seminggu tak terselesaikan.
“Begitu juga dengan kemiskinan yang mencapai sekitar 29 juta jiwa. Saat yang sama rasio Gini mencapai 0,43. Lalu, kalau kinerja Jokowi seperti ini, maka buat siapa kita kerja nyata?” kritiknya.
Makanya, Ichsan pun mengutip pernyataan ekonom barat, Sarah L Babb dan Marion Fourcade dengan merujuk berbagai indikator ekonomi global.
“Liberalisasi dan privatisasi perekonomian berujung pada ketimpangan, meningkatnya konflik sosial dan vertikal, dan defisit neraca pembayaran akan terus membayangi. Hal ini diikuti dengan fluktuasi nilai tukar yang mendorong inflasi. Sepertinya itu yang sedang terjadi saat ini,” pungkas Ichsan. (akt)
