Nusanews.com - Terkait beredarnya kabar tentang kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu/bungkus, kalangan industri rokok bingung. Pemerintah memang berencana menaikkan cukai, namun belum ada keputusan.
Kata Head of Regulatory Affairs, International Trade and Communications PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) Elvira Lianita, kenaikan harga drastis maupun kenaikan cukai secara eksesif bukan merupakan langkah bijaksana. Karena, setiap kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok, perlu mempertimbangkan banyak aspek yang cukup komprehensif.
"Aspek tersebut terdiri dari seluruh mata rantai industri tembakau nasional (petani, pekerja, pabrikan, pedagang dan konsumen), sekaligus juga harus mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat saat ini," kata Elvira melalui rilis kepada media di Jakarta, Minggu (21/8/2016).
Elvira bilang, kebijakan cukai yang terlalu tinggi bakal mendorong harga rokok menjadi mahal, sehingga tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Jika harga rokok mahal, lanjutnya, maka kesempatan ini akan digunakan oleh produk rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah. Ini bisa terjadi, lantaran industri rokok ilegal tersebut tidak membayar cukai.
Untuk diketahui, catatan pentingnya adalah dengan tingkat cukai saat ini, perdagangan rokok Ilegal mencapai 11,7%. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp9 triliun (berdasarkan studi dari beberapa Universitas nasional).
"Hal ini tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja," ungkapnya. Terkait dengan harga rokok di Indonesia yang dibandingkan dengan negara-negara lain, maka perlu dilakukan kajian yang menghitung daya beli masyarakat di masing-masing negara.
Jika kita membandingkan harga rokok dengan pendapatan domestik bruto (PDB) perkapita di beberapa negara, maka harga rokok di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. (il)
