Nusanews.com - Lutfi Hakim, Sekretaris Majelis tinggi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, angkat bicara terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menuding organisasinya telah menggunakan dana hibah untuk berpolitik.
Dikatakan Lutfi, Bamus Betawi merupakan lembaga masyarakat adat sekaligus wadah berhimpun masyarakat asli Jakarta untuk menyalurkan aspirasi.
"Sehingga dalam perkembangan sosial-politik apa pun di Jakarta, Bamus Betawi selalu merespon dengan seksama, terutama hal-hal yang bersifat khusus," tutur Lutfi, di Jakarta, Rabu (7/9).
Apalagi, kata Lutfi, saat ini Bamus Betawi telah menjadi pengemban amanah Perda Pelestarian Budaya Betawi yang sudah jelas payung hukumnya.
Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) ini pun menanggapi tudingan Ahok yang menyebut Bamus Betawi telah menyebarkan kebencian dengan menolak Ahok sebagai Cagub periode 2017-2022.
Menurutnya itu adalah hak publik dan bagian dari aspirasi masyarakat Betawi dalam membangun demokrasi yang sehat agar check and balancing berjalan di Pemprov DKI.
"Itu disampaikannya saat lebaran Betawi, jadi wajar dong. Bukan lebaran suku lainnya," tegas Lutfi.
Lebih lanjut, Lutfi pun mengaku tak ambil pusing soal ancaman Ahok yang akan menghentikan anggaran hibah Bamus Betawi sebesar Rp 4-5 miliar setiap tahun.
"Duit segitu masih kurang. Pemberdayaan dan pelestarian belum efektif dijalankan. Kita tidak usah tengok provinsi lain yang punya gedung khusus untuk budaya lokalnya. Lagipula tanpa dana hibah pun, Bamus mampu kok," papar Lutfi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana untuk menghentikan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengalir pada organisasi tersebut.
Pasalnya Ahok menganggap, kegiatan yang dilakukan Bamus Betawi seperti Lebaran Betawi yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, justru jadi aksi yang menonjolkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
"Aku sih mau stop (dana hibah) saja. Orang sudah main politik. Pakai mimbar Lebaran Betawi, maki-maki SARA, rasis," tegas Ahok.
Ahok juga menyayangkan tidak ada panitia yang melarang tindakan tersebut. Lebih lanjut Ahok menambahkan, tujuan Bamus Betawi kini sudah seakan menyukseskan orang Betawi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut yang dirasa Ahok sudah tidak benar, dan menyalahi kaidah.
"Panitia harusnya melarang dong. Betul gak? Terus, kumpul-kumpul bikin politik, jadi Bamus Betawi tujuannya menggolkan orang Betawi jadi gubernur, itu udah enggak bener itu," pungkas Ahok. (jn)
