Nusanews.com - Siapa di Indonesia yang tidak mengenal Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang lebih akrab disapa dengan nama Ahok karena hampir setiap saat tampil di layar kaca Televisi, bahkan sering disebut di hampir berita yang dimuat oleh media mainstream, baik cetak maupun online.
Namun bagi sebagian Ahok rupanya bukanlah sebagaimana yang ditampilkan oleh media. Ahok yang dimunculkan oleh media dilengkapi dengan amarah, dan amarah tersebut, ditujukan kepada para pejabat dengan menuduh jika para pejabat tersebut, hanya ingin melakukan korupsi “mencuri” uang negara. Dan Ahok kembali menuai pujian jika yang bersih hanya dirinya sendiri.
Namun Ahok lupa jika masih lebih banyak warga, terutama para politis dan tokoh nasional lainnya yang mengetahui sepak terjang Ahok dalam mengkadali APBD untuk kepentingannya sendiri.
Salah satunya adalah politisi dari PDIP, Arteria Dahlan, yang sudah merasa muak melihat tingkah laku Ahok, bahkan muaknya Arteria semakin menjadi ketika mendengar alasan Ahok yang tidak ingin cuti kampanye hanya karena ingin menjaga pembahasan APBD, karena Ahok tidak percaya bawahannya yang dia anggap akan “bermain mata” dengan DPRD untuk merubah isi APBD yang sudah dibahas.
Bermacam alasan diucapkan Ahok agar dirinya tidak perlu untuk mematuhi UU Pemilu yang mengharuskan seorang petahana untuk cuti pemilu, setelah beralasan menjaga pembahasan APBD, kali ini Ahok beralasan tidak akan cuti karena ingin mengurusi banjir Jakarta.
“Ahok mikir yang membaca ucapannya itu anak kecil dan begitu saja langsung dipercaya, Ahok harus diperiksa otaknya,” ujar Bastian P. Simanjuntak, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia, tertawa membaca alasan Ahok tidak ingin cuti.
Muaknya Arteria, dikarenakan Ahok memposisikan dirinya adalah orang yang paling benar dan bisa membnahi Jakarta, hingga dia merasa pantas untuk melanggar UU Pilkada terkait cuti.
“Saya muak lihat bacotnya Ahok, yang berkoar atas nama konstitusi, seakan hanya dia yang paling baik dan bisa membenahi Jakarta, nggak mau cuti karena takut anggarannya disalahgunakan,” ujar Arteria pada Kamis (1/9/2016) kemarin.
Bahkan Arteria menantang, jika pengganti Ahok selama menjalani cuti, adalah orang yang jauh lebih baik dari Ahok sendiri. Bahkan Arteria yang saat ini bertugas sebagai Anggota Komisi II DPR RI, menjamin jika yang menggantikan posisi Ahok sebagai Pelaksana tugas, adalah pemimpin yang lebih mumpuni dengan kualifikasi jauh lebih bagus daripada Ahok.
Bahkan Arteria mengingatkan kepada warga Jakarta, jika Ahok selama ini justru tidak pernah melakukan sebuah pekerjaan sebagaimana tugasnya sebagai Gubernur.
“Publik harus tahu dan sadar kalau Ahok ini tidak pernah kerja, selain tiap hari kerjanya hanya ngebacot dan bikin polemik yang tidak ada gunanya. Kapan dia kerja ? Kerjanya tiap hari hanya main perintah anak buah. Begitu gagal langsung marah dan menyalahkan anak buah,” ucap Arteria yang memperkirakan kalau anak buahnya bisa ikutan menjadi psikopat seperti Ahok.
Bastian sendiri memperkirakan jika Ahok beralasan tidak cuti karena ingin menjaga pembahasan APBD, karena isi proyek yang di taruh dalam pembahasan semuanya adalah proyek milik para cukong dan keluarganya.
“Revitalisasi Kota Tua yang nilai anggarannya hingga Rp. 7 trilyun itu adalah salah satu alasan Ahok tidak ingin cuti, belum lagi proyek lainnya,” ujar Bastian sambil mengingatkan Proyek revitalisasi ini, ketika masih dibahas oleh Dinas terkait, justru pimpinan rapatnya dipimpin oleh istri Ahok, Veronica Tan dan adik Ahok, Herry Basuki Tjahaja Purnama, bersama Deputy Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
Sementara proyek Revitalisasi yang menelan anggaran sebesar Rp. 72 trilyun ini, dilaksanaka oleh Badan Pelaksana Konsorsium dipimpin oleh Lin Che Wei, sebagai Eksekutif Puncak. Sementara Lin Che Wei sendiri ternyata seorang Stafsus di Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Jadi yang maling APBD sebenarnya di Pemprov DKI adalah Ahok, keluarga dan kroninya, dengan mengatasnamakan proyek pemprov,” ujar Bastian, sambil mengingatkan bagaimana untuk menghancurkan kontraktor kecil yang kebanyakan pemiliknya adalah pribumi, dengan menghilangkan proyek-proyek yang bernilai kecil, dengan cara digabungkan menjadi satu lalu di lelang dengan nama “Lelang Konsolidasi”.
“Jika KPK, Kepolisian dan Kejaksaan tidak berani memeriksa dan menangkap Ahok, sebaiknya pihak Ru (pb)
