Nusanews.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung pemerintah agar bersikap tegas terhadap kasus prostitusi gay yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana yang dikuak oleh Badan Reserse Kriminal Polri. KPAI mendorong pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak agar pelaku prostitusi itu bisa dihukum mati.
"Germo yang jadi pelaku serta kaum gay yang jadi pelanggannya perlu dikenakan Pasal 81 Perppu 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak, yang mengatur hukuman pidana hingga hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau penjara mnimal 10 dan maksimal 20 tahun. Pelaku adalah residivis yang atas kejahatan serupa, korbannya lebih dari satu, sehingga terpenuhi unsur pemberatan. Si pencabul harus dikejar. Ini ada semacam manajemennya. Jaringan dan sindikatnya harus dibongkar," ujar Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, Kamis (1/9/2016).
Niam mengungkapkan kembali keterangan yang diperoleh Polisi, bahwa ada 99 korban kejahatan seksual yang diungkap di akhir Agustus 2016 itu. Ini adalah 'alarm' untuk semua pihak bahwa kejahatan seksual memang perlu ditangani serius.
"Ini harus dijadikan momentum untuk memerangi kejahatan seksual pada anak, sekaligus wujud konkret dukungan atas kebijakan Presiden yang menegaskan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, dan memelopori dengan menerbitkan Perppu," kata Niam yang juga dosen Pascasarjana UIN Jakarta ini.
KPAI dan Bareskrim Polri melakukan koordinasi. Terungkap, banyak komunitas gay menyasar anak-anak, disebut sebagai komunitas gay brondong dan terkuak ada di Bogor, Jawa Barat itu. KPAI ingin agar anak-anak korban ini segera direhabilitasi agar terhindar dari penyimpangan seksual.
"Perlu langkah cepat untuk pemulihan agar tidak terus dalam penyimpangan. Jika tdak ditangani serius, potensial untuk menjadi pelaku," kata Niam. (dtk)
