Nusanews.com - Tak peduli ada sertifikat atau tidak, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan tetap merelokasi warga yang tinggal di bantaran Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan.
Ahok mengatakan, tindakan relokasi ini dimaksudkan untuk mengembalikan kembali fungsi Kali Krukut, dengan melakukan pelebaran kali. Namun begitu, Ahok akan memprioritaskan pembongkaran pada wara yang tidak memiliki sertifikat.
"Kalau begitu lihat dia enggak ada sertifikat, saya bongkar. Saya enggak peduli. Saya harus bongkar ini. Enggak ada pilihan," ungkap Ahok di Kantor Balai Kota Jakarta, Senin (24/9).
Sementara itu, Ahok menegaskan, akan membawa penyelesaian persoalan relokasi warga Kemang ini ke Pengadilan Negeri setempat untuk disita, bila warga yang memiliki sertifikat tidak ingin direlokasi sekali pun pemerintah sudah menyanggupi untuk dibayarkan.
"Tetap kami akan bayar. Kalau dia gak mau dibayar, kami akan konsinyasi. Minta ke Pengadilan Negeri untuk disita," pungkasnya.
Meski Ahok meyakini, akan mendapat respon tidak baik dari masyarakat apalagi menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang, dirinya tidak peduli dan akan tetap melaksanakan penertiban tersebut. Sebagai Gubernur Ahok merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalah banjir di Kemang.
"Banyak orang bilang, dekat Pilkada jangan bongkar. Enggak, malahan harus dibongkar ini saya bilang. Pilkada itu urusan Pilkada. Pasti ribut. (Dinilai) Kejam. Gak berprikemanusiaan, gak beradab, kasih tau saya mau gimana beresin Jakarta yang di rampok. Saya disumpah jadi Gubernur untuk beresin ini," jelasnya. (jn)
