Nusanews.com - Aparat Kemanan diimbau tidak melakukan tindakan berlebihan dalam merespons rencana demo besar-besaran Umat Islam yang diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada 4 November nanti.
Seruan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (31/10).
Apalagi, tambah dia, aparat keamanan menyebar berbagai ancaman. Padahal menurutnya justru semua pihak harus bersikap bijak namun tetap waspada.
"Saya mencium ada upaya untuk mengadu domba Polri dengan elemen masyarakat tertentu," katanya.
Upaya itu menurutnya terbaca dari beredarnya dua berita hoax atau berita bohong dalam rentang waktu yang begitu pendek dan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu.
Menurutnya setelah hoax pasca demonstrasi yang digelar pada Jumat (14/10), Sabtu (29/10) kemarin, beredar lagi surat telegram palsu yang memuat seakan-akan adanya perintah Kapolri kepada 17 Kapolda. Hoax yang disebar Sabtu kemarin memuat perintah kapolri kepada para Kapolda untuk menggeser personel Brimob di berbagai daerah guna mengamankan unjuk rasa pada 4 November 2016 nanti.
"Sedangkan hoax pasca demonstrasi pada Jumat (14/10) memuat 14 poin pengarahan Kapolri terkait pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Ada poin yang sangat berbahaya dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan ketika dikatakan bahwa Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa politisi senior Amien Rais," jelasnya.
Meski kedua hoax itu telah dibantah Mabes Polri, pria yang karib disapa Bamsoet ini menekankan bahwa institusi Polri harus mewaspadai dan bijaksana menyikapi dua berita bohong itu. Sebab menurutnya kedua hoax itu menunjukan niat mengadudomba Polri dengan elemen masyarakat tertentu.
Jajaran Polri menurutnya harus meningkatkan kewaspadaan dan merespons dengan cepat setiap hoax untuk memberi kepastian kepada masyarakat. Karenanya, Bamsoet mendesak aparat kepolisian untuk nengejar pelaku penyebar hoax itu demi terjaganya kondusifitas di ruang publik.
"Polri harus cepat dan sigap merespons hoax seperti itu. Dalam menindak pelakunya, Polri pun harus bijaksana demi terjaganya keyakinan publik akan kemampuan Polri mengelola keamanan dan ketertiban umum," desaknya.
Diketahui, pada Jumat (4/11) mendatang, sejumlah organisasi kemasyarakatan berencana melakukan demonstrasi di depan istana negara guna menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (rm)
