Nusanews.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya peran swasta dalam pembangunan nasional.
Sehingga, kata Jokowi perlu mengajak dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pihak swasta.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan kata pengantar dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (26/10/2016).
"Kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta," kata Jokowi.
Menurutnya, harus dibuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah.
Baik dari swasta murni, BUMN, dan juga dari PPP (public private partnership) dengan jaminan non-anggaran pemerintah.
Presiden mengatakan, pemerintah memerlukan peranan swasta dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini disebutnya tidaklah mungkin untuk mengejar pembiayaan infrastruktur.
Kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 4.900 triliun.
"Kalau kita lihat di APBN kita, perkiraan dalam lima tahun hanya Rp 1.500 triliun. Sehingga kekurangan itulah yang harus diisi swasta," ujar Presiden.
Presiden menambahkan, bila pihak swasta tidak menyanggupi untuk mengerjakan proyek infrastruktur, BUMN atau BUMD dapat mengambil peranan tersebut.
Presiden mengatakan, bila dirasa setelah kalkulasi tidak memenuhi perhitungan kembali modal, APBN atau APBD dijadikan sumber terakhir pembiayaan.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa investasi pihak swasta untuk proyek infrastruktur tidaklah dapat muncul begitu saja.
Dibutuhkan upaya-upaya lebih agar pihak swasta tertarik untuk berinvestasi di Tanah Air.
"Kita harus melakukan terobosan yang cepat. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan bekerja hanya business as usual. Koordinasi, konsolidasi antara K/L menjadi faktor kunci," ujar Presiden.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.
Serta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (tn)
