Nusanews.com - Filep Karma, Aktivis Papua Merdeka, menantang pemerintah untuk melakukan referendum. Dengan referendum, terang Filep, masyarakat Papua bisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka dan menjadi negara sendiri.
Jika memang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka Filep bersama Aktivis Papua Merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut.
"Tidak akan lagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI," ujar Filep, Selasa, di Kantor Setara Institute, Jakarta.
Tak hanya itu, Filep juga menyampaikan bahwa yang dibutuhkan warga Bumi Cendrawasih bukanlah pembangunan infrastruktur seperti yang saat ini tengah digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Warga Papua, kata Filep, lebih menginginkan jaminan keamanan dan kebebasan berpendapat serta berekspresi.
"Kami tidak butuh Infrastruktur. Kami enggak minta jalan, kami jalan kaki pun enggak apa-apa," tegas Filep.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Adriana Elisabeth, mengatakan, kebijakan Jokowi terhadap Papua awalnya komprehensif. Namun menurut Adriana, Jokowi akhirnya lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.
Ia menyebut pilihan itu tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.
"Kalau infrastruktur dikejar, tidak ada jaminan bahwa permasalahan politik, hukum, dan keamanan akan membaik dan selesai," tutur Adriana. (jn)
