Nusanews.com - Dua tahun terakhir Presiden Joko Widodo sering berkunjung ke Papua, namun hasilnya dinilai tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Yang ada, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua justru cenderung menimbulkan masalah baru.
“Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat, dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua,” terang tokoh asal Papua yang juga Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai, dalam keterangannya Selasa (18/10).
Menurutnya, kunjungan Presiden ke Papua terkesan kurang memberikan manfaat karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain kompetensi sosial, Presiden juga dianggap kurang mempunyai kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan.
Diungkapkan Pigai, peristiwa pelanggaran HAM dalam dua tahun pemerintahan Jokowi di Papua masih terus terjadi. Tercatat setidaknya 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh tanpa kejelasan latar belakang dan proses hukumnya.
Hal tersebut disebutnya sebagai bukti bahwa janji pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM menjadi belum direalisasikan dengan baik. Belum lagi permasalahan Papua yang terus terangkat di dunia internasional.
“Kita menyaksikan program yang didengungkan oleh Presiden untuk bangun Pasar Mama Mama sampai sekarang tidak pernah ada yang tuntas, bahkan pimpinan Solpap Rojit meninggal secara misterius di Papua,” jelas Pigai.
Ia juga mengkritisi kunjungan Presiden ke Papua yang hanya menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah Papua hingga mencapai miliaran rupiah. Jika nantinya Presiden masih terus mengagendakan kunjungan ke Papua, ia khawatir APBD Papua akan terus terkuras.
“Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini,” tuturnya.
Kunjungan Presiden Jokowi dibandingkan dengan kunjungan Presiden Keempat Abdurrahman Wahid yang baru sekali datang ke Papua namun langsung dirasakan manfaatnya secara sigfinikan dalam berbagai dimensi pembangunan.
Karenanya, ke depan jika kedatangan Presiden Jokowi ke Papua masih belum memberikan perubahan signifikan, dirinya sebagai putra Papua dan pembela HAM menolak kembali kunjungan Presiden dalam tiga tahun ke depan. Sebab kedatangannya tidak memberikan manfaat bagi proses pembangunan di Tanah Papua.
“Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya,” demikian Natalius Pigai. (akt)
