NUSANEWS - Presiden Joko Widodo tidak hanya mengkritik jajaran Polri terkait demo 4 November, tetapi juga memberikan masukan. Salah satunya, Presiden meminta Kepolisian untuk tidak takut menindak kelompok-kelompok kecil yang berniat membuat onar. "Tidak boleh institusi sebesar Polri dengan 430 ribu anggota ragu apalagi kalah terhadap kelompok kecil, organisasi, atau tokoh apapun dalam menegakkan hukum," ujar Joko Widodo saat memberikan arahan kepada pimpinan Kepolisian di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 November 2016.
Joko Widodo tidak menyebutkan siapa kelompok kecil atau tokoh yang ia maksud. Namun, katanya, akan berbahaya jika Kepolisian takut menindak kelompok kelompok itu. Bahayanya, penegakan hukum akan terhambat. Penegakan hukum yang terhambat, kata Presiden Jokowi, tidak akan berujung pada negara yang kuat secara hukum. "Negara harus kuat, Polri juga harus kuat. Marwah negara, marwah institusi Polri perlu dijaga. Penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan," ujar Joko Widodo tegas.
Pernyataan Presiden Joko Widodo itu keluar di saat berkembang isu ada sejumlah aktor politik dan organisasi di belakang demo 4 November 2016, yang berujung rusuh.
Polda Metro Jaya telah menangkap lima anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai tersangka kerusuhan demonstrasi 4 November itu.
Unjuk rasa 4 November yang diikuti ribuan umat Islam dilakukan oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNF-MUI). Salah satu kelompok yang tergabung dalam gerakan ini adalah Front Pembela Islam (FPI).
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir membantah pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal adanya aktor politik yang menunggangi demo 4 November lalu. Menurut Haedar, demo 4 November kemarin murni wujud aspirasi umat Islam tanpa kepentingan aktor atau kelompok politik tertentu. "Demo 4 November kemarin tanpa ada klaim golongan atau kelompok tertentu," ujar Haedar saat memberikan keterangan pers di kantor Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 8 November 2016.
Haedar mengakui demonstrasi 4 November lalu pada akhirnya memang berujung pada kerusuhan. Namun, dia meyakini kerusuhan tersebut tidak dipicu orang yang memiliki kepentingan politik, tetapi oleh orang yang mencoba "memancing di air keruh".
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengritik pernyataan Jokowi. PBNU menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo itu tidak tepat, karena seakan memberi stigma bahwa umat Islam yang terlibat dalam demo 4 November sebagai bagian dari upaya politisasi. (tp)
