“HUKUM TABUR – TUAI”
AHOK MENABUR – AHOK MENUAI
(Bagian 1)
Oleh : Nicholay Aprilindo
“Barang siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan; namun barang siapa menabur kejahatan, dia akan menuai kejahatan”.
Didalam 3 (tiga) bulan terakhir ini (Okober-Desember 2016), masyarakat Indonesia secara nasional dan internasional diramaikan dengan munculnya kasus yang disangkakan dan saat didakwakan terhadap Basuki Tjahaya Purnama (BTP) Alias Ahok yaitu “Penodaan dan atau Penistaan Agama (Islam) melalui Qur’an Surat Almaidah 51”.
MASUKNYA BTP alias AHOK KEDALAM KANCAH POLITIK DKI JAKARTA:
Bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok sejak tahun 2012 menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Jokowidodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (Periode 2012-2017), yang pada saat itu Jokowidodo diusung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok diusung dan didukung oleh Partai Gerindra sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Tidak dapat dinafikkan dan atau dipungkiri maupun dibantah oleh siapapun yang menjadi saksi sejarah, bahwa masuknya BTP alias Ahok didalam kancah politik pilkada DKI Jakarta sampai menjadi Wakil Gubernur mendampingi Gubernur Jokowidodo pada tahun 2012 tidak terlepas dari inisyatif, perjuangan dan campur tangan serta dukungan materiil maupun moriil dari kakak beradik putra Begawan ekonomi Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo, yaitu Prabowo Subianto Djojohadikusumo bersama adiknya yaitu Hashim Sujono Djojohadikusumo beserta seluruh jajaran Partai Gerindra, sampai BTP alias Ahok dapat duduk di tahta singgasana Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pada tahun 2014, ketika Jokowidodo yang baru 1 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian mencalonkan diri dan dicalonkan oleh PDIP dan Partai NASDEM, Hanura dan serta beberapa partai lainnya untuk menjadi calon Presiden RI berhadapan dengan Prabowo Subianto yang ketika itu juga di calonkan menjadi Presiden RI (2014-2019) oleh Partai Gerindra, PAN,PKS serta beberapa partai lainnya, maka tampuk kekuasaan Gubernur DKI Jakarta ditinggalkan sementara oleh Jokowidodo.
Pada saat tampuk kekuasaan Gubernur DKI Jakarta ditinggalkan oleh Jokowidodo, maka sesuai ketentuan perundang-undangan Wakil Gubernur menjadi PLT. (Pelaksana Tugas) Gubernur DKI Jakarta.
Bahwa hasil dari Pemilu Presiden 2014, kemudian Jokowidodo dinyatakan memenangkan pemilu presiden dan terpilih menjadi Presiden RI ke-7, maka terjadi perubahan kekuasaan Gubernur DKI Jakarta, dan tampuk kekuasaan Gubernur DKI Jakarta beralih ke Wakil Gubernur BTP alias Ahok.
Setelah BTP alias Ahok mendapat tahta singgasana kekuasaan sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka mulai terlihat perubahan diri seorang Ahok, dimana sifat, tabiat dan karakter asli dari seorang BTP alias Ahok mulai tampak, yaitu diawali sikapnya yang berseberangan dengan Partai Gerindra sebagai pengusung dan pendukungnya pada saat pilgub/wagub DKI Jakarta 2012, dan sikapnya yang berseberangan terhadap Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo yang pernah berbuat baik padanya yaitu dengan berinisyatif dan berjuang serta mendukungnya secara materiil dan morill sampai Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI kemudian menggantikan Jokowidodo menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan tidak tanggung-tanggung setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, sikap tidak menghargai dan tidak tahu balas budi BTP alias Ahok terhadap orang yang membantu dan berjasa padanya, ditunjukkan melalui perilakunya ketika BTP alias Ahok menyatakan diri keluar dari Partai Gerindra dikarenakan mempunyai pandangan yang berbeda dan tidak sejalan lagi, dan hanya melalui media massa BTP alias Ahok menyatakan diri keluar dari Partai Gerindra tanpa bertemu dan berbicara secara langsung dengan Prabowo Subianto dan Hashim S. Djojohadikusumo.
Sungguh sangat naif....itukah sifat seorang pemimpin yang katanya "bersih dan jujur" ???
(Bersambung…………..)
