NUSANEWS - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi produk usaha kecil dan menengah (UKM) asing semakin merajarela menguasai pasar di dalam negeri jika pemerintah batal menurunkan bunga kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen pada tahun depan.
Ketua Apindo bidang UKM, Nina Tursina kecewa mendengar kabar kemungkinan bunga KUR batal turun. Menurutnya, keputusan tersebut akan membuat pelaku UKM semakin sulit mengejar ketertinggalan.
"Saat ini (bunga 9 persen) kita sudah kalah bersaing dalam memproduksi barang-barang karena biaya produksi di sini masih tinggi. Produk UKM asing akan semakin mudah (mengalahkan-red) mengingat sekarang era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), barang mudah masuk. Ini bahaya sekali," kata Nina kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.
Nina mengungkapkan, saat ini meskipun bunga KUR ditetapkan 9 persen, masih banyak pelaku usaha tidak menikmatinya. Mereka dikenakan bunga 12 hingga 14 persen. Padahal kontibusi UKM untuk gross domestic product (GDP) selama ini sangat besar.
Nina berharap, pemerintah tidak membatalkan rencananya menurunkan bunga KUR. Lebih jauh, dia berharap pelaku UKM yang belum menikmati bunga 9 persen bisa menikmat bunga yang sama pada tahun depan tanpa ada pilih kasih baik UKM ekspor maupun non ekspor.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan menilai, salah alamat bila pemerintah memilih mengalahkan kepentingan UKM.
"UKM dan koperasi itu harus mendapatkan prioritas. Karena, keberhasilan mereka kunci penting untuk mengerek sektor rill dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, Sugiyono menilai, penurunan bunga KUR sangat penting untuk menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil.
Sinyal pemerintah tidak akan menurunkan bunga KUR disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, baru-baru ini. "Anggaran subsidi tidak banyak, jadi tingkat bunganya juga enggak. Nanti kita rapat KUR lagi, kayaknya enggak turun," kata Darmin saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Jumat (2/12).
Rencana menurunkan bunga KUR sebelumnya telah disampaikan sejumlah pejabat pemerintahan. Di antaranya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Dia mengatakan, bunga KUR akan kembali diturunkan pada tahun 2017 dengan besaran antara 1 hingga 2 persen. Jika saat ini bunga dipatok 9 persen, artinya tahun depan berada di level 7 hingga 8 persen.
Selain Askolani, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga juga menyampaikan kabar yang sama. "Pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen. Bahkan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen," ungkap Puspayoga.
Menurut Puspayoga, penurunan bunga KUR sangat diperlukan agar pelaku usaha usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tertarik mengembangkan usahanya.
Puspayoga yakin penurunan bunga KUR akan mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Harus Ada Insentif
Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia meminta, pemerintah menerangkan alasannya ke publik jika jadi batal menurunkan bunga KUR.
"Kalau batal tetap harus ada jalan alternatif lain untuk membantu UKM, apakah itu insentif fiskal atau bentuk lainnya," kata Bahlil kepada Rakyat Merdeka.
Namun demikian, Bahlil berharap, pemerintah tidak membatalkan rencananya menurunkan bunga KUR. Karena, penurunan bunga sangat penting untuk mendorong daya saing. Karena, di negara ASEAN lain bunga KUR hanya 6 persen. Selain itu juga, penurunan bunga juga diperlukan untuk memberikan aspek keadilan kepada pelaku usaha kecil. (rmol)
