logo
×

Rabu, 28 Desember 2016

Gerindra Pertanyakan Klaim Jokowi Soal TKA Cina , "Mungkin Gak 1205 Proyek Cina Pekerjakan 21.000 TKA Cina?

Gerindra Pertanyakan Klaim Jokowi Soal TKA Cina , "Mungkin Gak 1205 Proyek Cina Pekerjakan 21.000 TKA Cina?

NUSANEWS - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Pouyono, kembali mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa jumlah tenaga kerja asing asal China yang legal berjumlah 21 ribu orang.

Arief pun membandingkan dengan pernyataan  Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di situs Bloomberg yang menyebut total proyek China di Indonesia mencapai 1205 proyek.

"Mungkin enggak 1205 proyek China memperkerjakan 21.000 pekerja asal China? Apakah smelter, tambang nikel dan bauksit, automotif, pabrik besi dan baja, lalu pabrik automotif itu masuk katagori turn key project," kata Arief dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 28/12).


Arief menghitung, bila saja jumlah 21 ribu itu dibagi 20 persen dari 1205 total investasi China, maka hasilnya rata-rata yang kerja di proyek investasi China itu sekitar 87 tenaga kerja China per investasi proyek China.

"Apa benar proyek smelter, automotif, semen, pabrik baja cuma pake 87 pekerja legal asal China yang expert ,terus yang pegang eksavator dan forklift, masukin semen ke kantong dan rakit automotive, apa pekerja Indonesia enggak mampu ya?" sambung Arief.

Arief membenarkan pernyataan Jokowi bahwa gaji tenaga kerja asing itu lebih besar dari buruh Indonesia. Namun fakatanya, pajak penerimaan dari Pph 21 minus dan di saat yang sama  pengangguran tenaga kerja indonesia juga banyak ya.

"Lalu WNA China yang bebas visa kunjungan, terutama wanita-wanitanya ikut karaoke dan ikut hiburan di kota Jakarta, mereka itu kerja atau jadi turis. Kalau kerja, yang pasti cowok-cowok Indonesia enggak kasi duit ke cewek-cewek WNA China. Tapi kan cowok-cowok Indonesia itu bayar loh," ungkapnya. (rmol)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: