IDNUSA - Dana hibah atau bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun sudah barang tentu diketahui gubernur, untuk kemudian dianggarkan.
Begitu kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menanggapi kasus dana hibah Gerakan Pramuka yang menyeret mantan Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sylviana Murni yang turut membawa nama Joko Widodo yang saat itu masih menjabat gubernur DKI Jakarta.
“Memang (dana) hibah itu yang tanda tangan mau tidak mau kepala daerah. Dasar pencairan (anggaran) kan itu,” kata Saefullah di Balai Kota, seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Senin (23/1).
Namun demikian, Saefullah menegaskan bahwa peran serta gubernur tidak perlu dilibatkan dalam hal teknis pelaksanaan anggaran. Sebab, penanggung jawab dalam pengeluaran pos anggaran tersebut diserahkan kepada pengguna anggaran, dalam hal ini Sylviana Murni sebagai ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta.
“Namanya pengguna, penggunaannya benar atau tidak. Dicek saja administrasinya. Mana SPJ-nya. Benar tidak kuitansinya, surat tugas benar tidak,” ujar Saefullah menerangkan.
“Ya tidak (langsung terlibat) dong. Kayak gubernur dan sekda tanda tangan sehari berapa banyak? Kalau ada yang nyangkut, setengah mati kita di sini,” pungkasnya. (ps)
