NUSANEWS - Bentrokan massa Front Pembela Islam (FPI) dengan massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pasca pemeriksaan Imam Besar FPI di Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu, menjalar ke sejumlah daerah.
Markas GMBI di sejumlah daerah pun dibakar dan dirusak, seperti yang terjadi Bogor, Tasik, Ciamis, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.
FPI menudiang Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan membiarkan aksi anarkis massa GMBI. Pasalnya, Irjen Anton Charliyan merupakan Dewan Pembina GMBI. Pembiaran itulah yang memicu pembakaran dan perusakan markas GMBI di beberapa daerah.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak Polri segera mengusut insiden bentrok antara massa FPI vs GMBI. Demi objektivitas proses hukum, Nasir meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menonaktifkan Irjen Anton Charliyan dari posisi Kapolda Jawa Barat.
“Ini harus diusut sampai tuntas, seterangnya agar objektif dan hasilnya tuntas. Karena itu, selama pengusutan saya minta ke Kapolri harusnya menonaktifkan Pak Anton dari jabatan Kapolda,” katanya saat ditemui sebelum rapat Panja RUU KUHP di DPR, Senin (16/1) siang.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, dengan penonaktifan Anton maka tugas-tugas Kapolda Jabar bisa dilaksanakan oleh Wakapolda. Nasir yang duduk di komisi hukum DPR itu berharap agar polisi segera menuntaskan pengusutan kasus bentrok GMBI kontra FPI.
“Ini adalah masalah yang serius, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat pernyataan, kemudian bikin konferensi pers, tidak bisa begitu,” tuturnya. (ps)
