NUSANEWS - Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi menuntut Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan.
Anton Charliyan yang juga merupakan pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dinilai telah memprovokasi anggota Ormas itu untuk menyerang para ulama saat beberapa anggota FPI menemani Rizieq Shihab, memenuhi panggilan sebagai saksi terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan lambang negara di Polda Jawa Barat, Kamis lalu (Kamis/12).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar kedua belah pihak, baik polisi maupun FPI untuk taat pada aturan hukum yang berlaku. Dipertegas apakah pihaknya akan menjembatani keduanya agar konflik tidak melebar, menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjawab diplomatis.
"Tentu posisi Kemenag tentu bukan pada tempatnya untuk masuk wilayah hukum, karena itu kewenangan aparat penegak hukum," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Kementrian Agama menurut dia tugasnya hanya sebatas melakukan upaya preventif, misalkan bagaimana agama digunakan betul-betul untuk menyatukan semua pihak di antara keragaman.
"Karena setiap agama menyampaikan pesan yang sama. Bagaimana agar setiap kita bisa tetap hidup rukun, damai dan senagainya. Bukan agama dijadikan faktor untuk memecah belah diantara kita. Ini terus-menerus kita lakukan tidak hanya tokoh agama dan Ormas Islam, tapi kepada semua," jelasnya. (rmol)
