NMIndonesia - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tak bermaksud mendiskreditkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat menjadi keynote speaker dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar, Selasa (17/1).
“Jadi, tujuan (FGD) kita kemarin adalah salah satu cara untuk mendapatkan landasan akademik, bukan suatu keputusan. Ini ajang diskusi ilmiah. Bukan dialog warung kopi. Harus ada referensi. Melibatkan pendapat pakar, dialog intelektual, jadi tidak bisa dikriminalisasi,” papar Tito Karnavian, Rabu (18/1/2017).
Alumni Akpol 1987 itu mengatakan, dirinya justru sangat menghormati setiap fatwa yang dikeluarkan MUI.
Menurut mantan Kapolda Metro itu, fatwa MUI merupakan hukum yang positif karena berperan penting di kehidupan bernegara dan banyak yang jadi tuntunan umat Islam.
Bahkan, jenderal asal Palembang itu juga menerapkan beberapa fatwa MUI dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Seperti fatwa larangan merokok.
Hanya saja, lanjut Tito, ada beberapa fatwa MUI yang menurutnya justru berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.
“MUI itu lembaga terhormat. Sama sekali tidak mendiskreditkan fatwanya yang harus dihormati. Tapi, fatwa terakhir, justru berdampak sosial dan hukum bagi Polri. Contoh, (fatwa) natal, ada sweeping di Solo dengan kekerasan. Bagi kami, Polri, ini persoalan yang harus dipecahkan,” tutur mantan Kadensus 88 Antiteror tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai Kapolri tidak memahami sejarah MUI. Sehingga berani mengatakan fatwa MUI berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.
Dia pun menyarankan Kapolri dan jajarannya dapat lebih banyak melakukan konsultasi dengan para ulama sebagai penjaga umat khususnya umat Islam.
“Jadi, Kapolri dan jajarannya tidak punya pandangan dan asumsi sendiri soal ulama. Menuduh MUI dan para ulama tidak berbhinneka sama dengan tidak paham sejarah Indonesia dan tidak paham posisi ulama dalam kemerdekaan,” timpal Fahri. (ps)
