NUSANEWS - Tindakan pemblokiran media dinilai kontraproduktif terhadap hak warga negara untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan. Pemblokiran tersebut pun berpotensi menghalangi media menyuguhkan berita secara obyektif dan proporsional.
"Jutaan umat Islam juga dirugikan karena akses mereka terhadap media Islam jadi terhalangi," ujar Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, Selasa (3/1).
Menurut dia, konten Media arus utama tidak bisa mencukupi dahaga umat terhadap beragam informasi termasuk khasanah pengetahuan Islam yang mereka butuhkan. Dan media Islam hadir berkontribusi memenuhi dahaga tersebut.
Dia menyebut apabila rezim hari ini mengadopsi demokrasi, harusnya secara konsisten memberikan ruang terbuka tumbuhnya kontrol sipil melalui berbagai saluran media yang ada. "Masyarakat perlu penjelasan yang terukur objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif. Bagi saya, silakan saja rezim keluarkan blue print-nya terkait model media seperti apa yang dikehendaki tumbuh," ujarnya.
Setelah itu, biarkan kalangan terkait yang akan menilai dan menakar secara objektif. Lantas jika menemukan standard atau parameternya, maka rezim bisa saja menyaring atau melakukan tindakan yang relevan.
Kalau pemblokiran saat ini, kata Harits, kesannya jadi politis dan dengan argumentasi yang prematur. Dia melihat pemblokiran justru menunjukkan kekalahan intelektual rezim dalam menghadapi media alternatif yang kritis dan mampu memberikan keseimbangan terhadap media mainstream yang ada.(rol)
