IDNUSA - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 18/1).
Dalam kesempatan itu, kalangan anggota Komisi Hukum mempertanyakan lambannya penanganan kasus korupsi.
"Kita semua tahu lima pimpinan, Pansel KPK pertanyakan kasus-kasus lama. Century, Hambalang, pengadaan sistem radio di Kemenhut. Saya hanya ingin tanya bagaimana tersangka yang sudah bertahun-tahun sampai sekarang kenapa enggak sampai-sampai di pengadilan?" ujar anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang.
Desember tahun lalu, KPK telah menetapkan Andi Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng sebagai tersangka baru dalam proyek pembangunan Hambalang.
"Tentu ini semua tahu siapa orangnya? Saya sebut nama Choel Mallarangeng. KPK agar segera menuntaskan masalah ini," tegasnya.
Bukan hanya itu, dia juga mempertanyakan perihal kasus korupsi lainnya yang menimpa mantan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lino. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam proyek pengadaan Quay Container Crane untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
"Masalah RJ Lino. Ini kenapa Bu Basaria? Kok berhenti? Apa karena SDM? KPK setahu saya kalau sudah men-TSK-kan seseorang, tentu sudah cukup matang," kejar Junimart.
Dia juga mempertanyakan soal perkembangan kasus suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman. Pasalnya menurut dia, perkara itu seakan tak kunjung kelar padahal sudah sampai di meja hijau.
"Tentang Nurhadi ini gimana? Kenapa mengambang? Berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sudah cukup lama kasus Nurhadi ini. Beberapa sudah di pengadilan," sesalnya.
Kemudian soal kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Simalungun, Sumatera Utara.
"Kasi Pidsusnya justru diganti. Jalankan fusngsi koordinasi dan supervisi," demikian politikus PDIP ini. (rm)
