IDNUSA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan tidak bertanggung jawab atas adanya dugaan percakapan anrara KH Ma’ruf Amin selaku ketua MUI dengan mantan Presiden SBY seperti yang dituduhkan Ahok beserta tim pengacaranya.
BIN juga mengaku memiliki mekanisme tersendiri dalam proses penyadapan terhadap pihak manapun dan tidak mempublikasikan hasilnya kepda publik.
Oleh karenanya BIN menegaskan BIN tidak ikut mencampuri urusan proses sadap menyadap yang diungkapkan Ahok beserta tim pengacaranya.
“Maka bersama ini BIN menegaskan informasi tersebut bukan berasal dari BIN,” begitu bunyi rilis yang diterima redaksi, Kamis (2/2/2017).
Berikut pernyataan lengkap BIN soal penyadapan yang ditudingkan Ahok kepada KH Ma’ruf Amin.
MENYIKAPI BEREDARNYA ISU PENYADAPAN YANG MENGAITKAN DENGAN INSTITUSI BIN, PERLU DISAMPAIKAN PENJELASAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:
- BAHWA PERNYATAAN SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUMNYA PADA PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017 TERKAIT ADANYA INFORMASI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA K.H MA’RUF AMIN DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, TIDAK DISEBUTKAN SECARA TEGAS APAKAH DALAM BENTUK KOMUNIKASI VERBAL SECARA LANGSUNG ATAUKAH PERCAKAPAN TELEPON YANG DIPEROLEH MELALUI PENYADAPAN.
- INFORMASI TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUM YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT.
- BAHWA SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA SUDAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA K.H. MA’ARUF AMIN DAN SUDAH DITERIMA SERTA DIMAAFKAN OLEH K.H. MA’ARUF AMIN. SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA JUGA TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI BAHWA INFORMASI YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERSIDANGAN BERITA YANG BERSUMBER DARI MEDIA ONLINE liputan6.com EDISI TANGGAL 7 OKTOBER 2016.
- BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA, BIN MERUPAKAN ELEMEN UTAMA DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KESATUAN DAN PERSATUAN NKRI.
- DALAM MENJALANKAN TUGAS, PERAN DAN FUNGSINYA, BIN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA, NAMUN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN DALAM RANGKA MENJAGA KESELAMATAN, KEUTUHAN, DAN KEDAULATAN NKRI YANG HASILNYA TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN APALAGI DIBERIKAN KEPADA PIHAK TERTENTU.
- MELALUI KLARIFIKASI RESMI INI, TERKAIT INFORMASI TENTANG ADANYA KOMUNIKASI ANTARA KETUA MUI DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM BAPAK BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017, MAKA BERSAMA INI BIN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT BUKAN BERASAL DARI BIN.
TTD DEPUTI VI – BIN
