IDNUSA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bakal menindak tegas massa sejumlah ormas yang akan melakukan aksi jalan damai atau longmarch sepanjang Monumen Nasional hingga Bunderan Hotel Indonesia, Sabtu (11/2) besok. Tito mengatakan, bakal menindak aksi tersebut lantaran hingga kini belum ada pemberitahuan dan dinilai berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 9 tahun 1998.
"Kami sudah mengecek bahwa untuk acara besok tidak ada surat pemberitahuan karena sesuai aturan acara itu berlangsung minimal dua hari sebelum dilaksanakan maka sekali lagi karena tidak ada pemberitahuan kami akan melakukan tindakan pembubaran paksa," kata Tito didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan dan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2).
Tito mengatakan, alasan lain dilarangnya acara tersebut lantaran kepolisian juga mencium adanya muatan politik dari aksi longmarch itu. Aksi tersebut dilarang lantaran dinilai mengganggu momen Pilkada.
"Kalau itu dilaksanakan maka Polri didukung TNI akan melaksanakan tindakan tegas sesuai pasal 15 yaitu membubarkan. Kalau melakukan perlawan dapat digunakan tindakan lain. Untuk itu saya minta tegas enggak ada kegiatan longmarch jalan kaki," kata dia.
Tito mengatakan, telah mendapat informasi bahwa massa yang awalnya berencana menggelar aksi longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia ke Monas memilih melakukan zikir dan tausiah di Masjid Istiqlal. Menurut Tito, sebanyak 20 ribu personel gabungan bakal dipersiapkan untuk mengawal acara dzikir dan tausiah di Masjid Istiqlal.
"Kelompok-kelompok ini yang mau aksi mengubah dengan cara dilaksanakan di Istiqlal dalam bentuk ibadah dan tausiah. Untuk perubahan ini sepanjang enggak melawan hukum bisa dilakukan namun masih cukup kental aroma politik dari masalah ini. Kita lihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya enggak dikaitkan dengan poltik," ujar Tito. (mdk)
