
IDNUSA - Beredarnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu beberapa hari terakhir telah membuat masyarakat resah. Apalagi, kasus itu mengemuka saat jelang pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengakui peredaran KTP palsu itu. Kemendagri mengklaim ada warga yang memiliki hingga lebih dari 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elekteronik (TP-El). Terkait hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan pihaknya telah mengecek seluruh NIK (Nomor Induk Kepegawaian) dan data yang tertera di KTP-El tersebut.
“Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini #palsu karena menggunakan data milik orang lain,” kata Tjahjo melalui akun twitternya @tjahjo_kumolo yang diunggahnya pada Sabtu (4/2) malam.
Tjahjo menegaskan bahwa KTP-El palsu tersebut bukanlah produk Dirjen Dukcapil, dan pemalsuan itu diduga terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada 15 Februari mendatang.
“Saat ada pencalonan dari pasangan calon perseorangan/independen ini sudah muncul. Tapi semuanya #palsu karena untuk kejar jumlah dukungan,” jelas Tjahjo.
Tjahjo meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena saat pelaksanaan Pilkada petugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil. Dengan demikian, data masyarakat dapat langsung melakukan pengecekan hanya dalam waktu 2 menit di dinas Dukcapil. Hal ini untuk menghindari penggunaan KTP palsu saat Pilkada.
“Tgl 15 Februari saat Pilkada serentak, Dinas Dukcapil akan tetap buka untuk melayani masyarakat yang ingin cek NIK dan meminta Surat Keterangan pengganti KTP,” bunyi cuitan akun @Kemendagri_RI, yang diunggah Sabtu (4/2) malam.
Bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman data, Kemendagri mempersilakan langsung ke Dinas Dukcapil setempat agar tidak kehilangan hak suara saat Pilkada nanti. (jn)