IDNUSA - Presiden Joko Widodo dan tim di Pemerintahannya harus mengubah haluan kebijakan perekonomian. Indonesia harus meninggalkan paradigma liberal.
Saran tersebut disampaikan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy kepada Kantor Berita Politik RMOL di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).
"Kalau melihat (Donald) Trump, (Vladimir) Putin dan sebagainya itu baliknya ke dalam negeri dulu," imbuhnya.
Lebih jauh dia menjelaskan negara-negara besar seperti Amerika, Rusia dan China melakukan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dalam negeri ketimbang memberikannya kepada asing untuk mengelola.
"Itu yang gue bilang, 2017 ini mereka yang berpaham ekonomi terbuka sesungguhnya sedang ditampar," tegasnya.
Sebagaimana diketahui dalam waktu dekat ini pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XV. Noorsy menyarankan ketika memunculkan kebijakan baru, pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengantisipasi ketimpangan struktural, dampak Brexit, Amerika di bawah Donald Trump, penyesuaian REC, harga komoditas, dan suku bunga.
Tak hanya itu, Pemerintah juga harus mengambil alih kepemilikan sumber daya, kepemilikan produksi, dan kepemilikan distribusi, dan memperbaiki ketimpangan daerah.
"Harus ini yang kita ambil. Tanpa ini lo enggak bisa selesain masalah," tandasnya. (rmol)
