IDNUSA - Program rumah tanpa DP (down payment) untuk warga yang digagas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tengah disoroti berbagai kalangan. Apalagi, jika mengingat aturan BI yang tidak memungkinkan program itu berjalan.
Menanggapi hal itu, Anies pun menegaskan bahwa programnya itu tidak melanggar ketentuan, karena menurut dia ada salah satu klausul yang memperbolehkan DP nol persen jika program itu berasal dari pemerintah daerah.
"Ada itu pasalnya, Pasal 17 memungkinkan kalau itu program pemerintah atau pemerintah daerah, boleh," kata Anies, saat ditemui dalam kunjungannya ke Rusun Rawa Bebek, di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (21/2).
Lantas, bagaimana skema program tersebut?
Menjawab hal tersebut, Anies mengatakan bahwa pihaknya bukan akan membuat perumahan, tapi membantu warga agar mendapat kredit rumah lewat Bank DKI, tetapi tanpa DP atau dengan DP nol.
"Saya bukan bukan bikin perumahan ya. Jadi kalau ada yang tanya Pak rumahnya di mana, ya enggak paham. Kalau enggak paham baca dulu deh," ujar Anies.
Soal berapa cicilan perbulan untuk rumah tanpa DP itu, Anies tidak menjawab. Ia mengatakan hal itu bergantung pada harga rumah nantinya.
"Nanti tergantung rumahnya, harganya," tukas Anies, seperti diwartakan kompas.
Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno pun mengklaim bahwa program rumah tanpa DP yang diusungnya itu sudah mulai diminati warga.
"Malah ada sekarang beberapa warga yang bilang, Kami boleh daftar duluan, nggak, sekarang? Mereka sangat tertarik. Menurut saya, ini sebuah program yang sangat inovatif dan alhamdulillah warga sangat tertarik. Malah bilang, Bisa daftar seperti oke oce dulu, nggak? Saya bilang, harus izin pak gubernurnya," ungkap Sandiaga Uno ketika di kediaman Raffi Ahmad di Green Andara Residence, Cinere, Depok, Sabtu (18/) lalu.
Sandiaga pun mengatakan, pihaknya tengah menghitung kembali jumlah bulan yang menjadi waktu bagi warga untuk menabung sebelum membayar cicilan rumah.
"Mungkin enam atau 12 bulan, kami sedang menghitung lagi supaya kami lihat pattern-nya, dia menabungnya berapa dan kuatnya berapa cicilan, termasuk skema DP seperti apa yang mereka bisa," ucap Sandi.
Kemudian, Sandi pun mengklaim, program serupa telah berjalan di beberapa negara lain.
"Justru ini sudah ada, kok, di negara-negara lain, ada skemanya. Pas Mas Anies bilang ke saya, tolong dihitung, saya menghitung. Memang yang kami hadirkan itu bukan sesuatu yang sangat-sangat berubah secara fundamental. KPR-nya tetap jalan, tapi kami cari solusinya untuk DP-nya," tutur Sandi. (jn)
