IDNUSA - Kedatangan Raja Salman dianggap merupakan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, Raja Arab Saudi itu membawa Rp300 triliun lebih untuk diinvestasikan ke RI.
Penyambutan pun dilakukan dengan mewah dan luar biasa. Namun, hingga saat ini
Namun, di balik itu sejumlah kalangan menyayangkan sikap Presiden RI dan pejabat negara yang hanya mempedulikan uang yang dibawa raja itu.
“Pertemuan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah menghasilkan 11 Nota Kesepahaman yang terkait kerjasama ekonomi, keuangan, perdagangan, pendidikan, penerbangan, kesehatan dan kebudayaan.
Tidak ada poin dalam Nota Kesepahaman yang membicarakan perlindungan BMI di Arab Saudi agar mendapatkan perlindungan, bebas dari kriminalisasi semena-mena, hukuman mati, mendapat jaminan kerja layak dan hak sebagai pekerja dipenuhi, serta mendapat hak demokratis lainnya,” sebut orator Keluarga Besar Buruh Imigran Indonesia (Kabar Bumi) saat menggelar aksi, Kamis (2/3/2017).
Menurut mereka kebijakan itu justru akan memaksa warga Indonesia “lari” ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak.
“Kebijakan ini akan semakin memaksa rakyat untuk bermigrasi untuk menjadi buruh migran untuk mempertahankan hidup, walupun menjadi buruh murah dan tanpa perlindungan. Perampasan tanah dan tidak adanya industri nasional yang kuat dan mandiri menjadikan besarnya pengangguran akibat tidak terserap industri yang dikuasai oleh korporasi monopoli internasional,” katanya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, bahkan tak menyinggung nasib 25 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Contohnya TKI asal Indramayu yang terancam hukuman mati karena dituduh melakukan sihir pada majikannya.
Mereka pun menyatakan sikap meminta pemerintah mendesak Raja Salman untuk membebaskan 25 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.
“Pemerintah harus memasukkan perlindungan terhadap BMI menjadi poin Nota Kesepahaman yang menjamin perlindungan hak-hak BMI agar sepenuhnya dipenuhi. Menolak seluruh investasi dan kerjasama Pemerintah RI dan Arab Saudi yang merampas tanah rakyat, kekayaan alam, serta merampas upah rakyat,” katanya. (kn)
