IDNUSA, SUMBAR - Banjir besar yang melanda Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (3/3), adalah petaka berulang. Persisnya sejak PLTA Koto Panjang dioperasikan.
Hal itu diungkapkan tokoh muda Kabupaten Limapuluh Kota Bhenz Maharajo. "Pengelola PLTA Koto Panjang harus turut bertanggung jawab terhadap banjir yang melanda Pangkalan. Bencana itu datang karena aliran sungai tersendat akibat bendungan PLTA," terang Bhenz, putera asal Situjuah, yang juga Wakil Ketua KNPI Sumbar itu.
Menurut Bhenz, banjir di Pangkalan itu terjadi sejak PLTA Koto Panjang berdiri. Banjir besar pertama tahun 1998. Sebelum PLTA berdiri, jarang sekali Pangkalan dihantam banjir. Kalau pun ada, tak terlalu tinggi. Air juga cepat surut. "Sejak 1998, atau sejak pengoperasian PLTA Koto Panjang, Pangkalan jadi langganan banjir. Rakyat sengsara," papar pengurus PW Al-Wasliyah Sumbar.
Limapuluh kota secara umum merupakan daerah tangkapan air dengan beberapa sungai dan anak sungai seperti; Batang Mangilang, batang Samo dan Batang Mahat. Meskipun hujan turun berhari-hari, tidak pernah terjadi banjir besar. Karena, wilayah ini memiliki siklus banjir alami yakni satu kali dalam 25 tahun. Namun, semuanya berubah sejak PLTA Koto Panjang berdiri.
"Poin pentingnga, PLTA Koto Panjang nan dulu pembangunannya dibiayai Jepang, lebih banyak mudaratnya bagi Sumbar dibandingkan untungnya. Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota harus bertegas-tegas dengan pengelola PLTA, dan mencari jalan keluar permasalahan ini. Kalau tidak, bencana akan terus berulang," tegas Bhenz.
Dana CSR PLTA Koto Panjang, konon kabarnya juga lari ke Riau. Pangkalan dan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota nyaris tak menikmati CSR. Padahal, Sumber air dari sana. Pajak air permukaannya juga ndak jelas bagaimana pembagian antara Riau dan Sumbar. "Jangan sampak, Sumbar, khususnya Limapuluh Kota kebagian masalahnya saja," harap Bhenz. (hh)
