IDNUSA, JAKARTA - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkarisma terus mengawal pengusutan kasus pembelian 4,6 hektar lahan Cengkareng yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tanpa lelah, dia menagih janji polisi menegakkan keadilan dalam perkara ini.
“Saya enggak aneh lihat sikap polisi sudah mencurigakan dari awal. Kasus lahan Cengkareng kan sudah sampai ke Bareskrim laporannya, tetapi sampai sekarang belum terang benderang,” ujarnya ketika ditelefon Okezone pada Senin 3 April 2017.
Sudah setahun lebih bergulir, sejak kasus pengadaan lahan Cengkareng mencuat ke muka publik. Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi pusat dari segala keganjilan yang menyelubungi kasus ini. Penyelidikan terakhir sudah sampai ke tangan BPK untuk diaudit terkait kerugian negara atas pembelian lahan tersebut.
“Lahan Cengkareng itu dibelinya enggak benar sama Ahok. Saya sudah temui Sekretaris daerah (Sekda)-nya, terbukti kalau proses pembeliannya keliru. Seharusnya, setiap kali Pemda mau beli lahan kan melibatkan tim. Ini enggak. Ahok temui sendiri pemiliknya, hanya ditemani Dinas Perumahan,” tuturnya.
Indikasi bermasalahnya proses pembelian lahan itu, lanjut Lieus, karena Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, sudah dicopot terkait kasus ini. “Pintar itu si Ahok. Dia aman, dia ikut melapor ke Bareskrim, kepala dinasnya malah dipecat,” tukasnya.
Lieus membeberkan, Pemprov membeli lahan aset milik DKI sendiri dengan biaya sampai Rp668 miliar itu saja sudah mencurigakan. “Saya berharap bisa ketemu sama Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono, minta dia jelaskan secara transparan. Kan dia tidak terlibat dalam persoalan ini, jadi semoga dia bisa menjelaskan,” sambungnya.
“Polisi juga, saya minta adil. Fokus usut kasus yang sudah pasti. Jangan orang unjuk rasa, menyatakan pendapat dilindungi undang-undang, terus ditangkap dibilang makar,” pungkas dia.
