IDNUSA, JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebut DPD tidak berfungsi dengan jelas. Alih-alih memperjuangkan konstituen DPD justru tidak jelas kerjanya.
"Publik telah lalai memantau kinerja DPD, sekarang anggotanya jalan kemana aja, saya mohon maaf sebelumnya mereka mewakili posis pejabat di daerah sebagai DPD tetapi kelakuannya yang petangtang-petengteng enggak ada kerja," ujar Laode dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).
Laode yang juga merupakan mantan anggota DPD itu menegaskan DPD seharusnya lebih sensitif untuk memperjuangkan kondisi dan ekonomi di daerahnya. Pasalnya kata Laode, anggaran untuk para senator terebut cukup besar.
"Anggaran yang digunakan luar biasa DPD itu anggarannya Rp 2,5 miliar sama mereka, tetapi apa yang mereka kerjakan?" ungkap mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Namun demikian, Laode menolak DPD dibubarkan. Menurut dia sistem bikameral tetap harus dipertahankan dengan cara memperkuat wewenang DPD.
"Kasih mereka format apa yang dikerjakan kembali. Saya rasa di dalam kepemimpinan OSO (Oesman Sapta) seharusnya bisa melakukan kontrol dan tugas. Jangan terjebak kepentingan politik. Lembaga ini harus mengubah karakter menjadi kharisma dengan muncul karena karya sosialnya," demikian Laode. (rmol)
