NUSANEWS, JAKARTA - LSM Destructive Fishing Watch (DFW) mencurigai adanya peran rente yang memicu kelangkaan garam di sejumlah daerah di Indonesia.
"Dalam urusan garam ada 'kamar' yang terpisah antara hulu dan hilir yang dimanfaatkan oleh pemburu rente melalui manipulasi data dan informasi," kata Koordinator Nasional DFW-Indonesia, M Abdi Suhufan di Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Menurut Abdi, kelangkaan garam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini, tidak semata-mata faktor teknis produksi, dan distribusi. Namun membuktikan lemahnya kedaulatan ekonomi bangsa.
Hal tersebut, lanjutnya, terlihat dari desakan impor garam dari sejumlah pihak sebagai satu-satunya solusi penyediaan garam, tanpa alternatif tindakan lain yang sifatnya menciptakan kesempatan bagi petani garam dalam negeri untuk bekerja meningkatkan produksi garam. "Pilihan impor dilakukan dengan pertimbangan murah dan praktis, sementara dampak jangka panjang impor tidak pernah diantisipasi," ujar Abdi.
Abdi berpendapat, kondisi ini terjadi karena praktik ekonomi rente yang sudah mengakar dan mengalahkan semangat dan tekad swasembada garam.
Untuk itu, Abdi menekankan pentingnya antar-instansi permeintah untuk punya platform bersama guna menyelesaikan problematika garam dari hulu ke hilir.
Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola garam nasional dari tingkat hulu hingga hilir. "Persoalan krisis garam akibat dampak cuaca ekstrem seharusnya dapat diprediksi dengan cara yang inovatif," kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah.
Dia mengingatkan, UU No 7/2016 memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam kecil. Ironisnya, mandat tersebut tidak pernah terealisasi. Lantaran pemerintah tak punya peta jalan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
Sebelumnya, KKP sedang menyusun regulasi pengendalian impor komoditas garam dengan berkoordinasi serta memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait lain. (il)
