NUSANEWS, JAKARTA - Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali mencuat. Rencananya, pemindahan itu akan direalisasikan pada 2018 mendatang.
Hal itu mengacu pada target yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang paling lambar merealisasikan rencana tersebut pada 2019 mendatang.
Presiden Joko Widodo sendiri mengakui rencana tersebut saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (4/7) pagi tagi.
Akan tetapi, Jokowi enggan membeberkan secara lengkap rencana pemindahan ibukota tersebut.
“(Pemindahan) nanti akan saya sampaikan pada waktunya,” ucap Jokowi.
Saat ditanya detail kapan rencana tersebut, Jokowi kembali menekankan dengan mengulang sampai tiga kali dengan jawaban yang sama.
“Nanti akan saya sampaikan pada waktunya,” tekan Jokowi.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang saat itu tengah menemani Jokowi juga enggan mengumbar banyak informasi.
Dia hanya menjawab dan meminta agar penjelasan berkenaan hal tersebut dilakukan melalui satu pintu saja yakni oleh Presiden Jokowi.
“Saya tidak ada komen. Nanti kan Presiden yang akan menjelaskan,” tegas dia.
Wacana pemindahan ibukota ini sejatinya sudah pernah didengungkan sejak era kepredidenan Sukarno silam.
Belakangan, rencana tersebut kembali mencuat di era kepresidenan Jokowi.
Hal itu disebabkan karena Jakarta dianggap sudah tak lagi representatif lagi dan sudah terlalu padat.
Terlebih, di negara-negara lain, kota pusat pemerintahan tidak menjadi satu dengan pusat bisnis.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai rencana pemindahan ibukota pada 2018 atau 2019 itu dinilainya tak memungkinkan.
Alasannya, selain waktu yang cukup mepet, bertepatan juga dengan penyelenggaran pilkada dan pilpres.
Selain itu, menurutnya, kondisi keuangan dan APBN tidak memungkinkan karena pemindahan ibukota negara membutuhkan anggaran yang sangat besar. (ps)
