NUSANEWS, NUNUKAN - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang membuat puyeng orangtua murid. Mereka was-was bila anaknya tidak diterima padahal telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan.
Halnya yang terjadi di SMAN 2 Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (10/7/2017).
Dari informasi yang dihimpun Radar Tarakan (Jawa Pos Group), seorang orang tua murid berinisial SM mengaku kecewa dengan sikap seorang guru yang telah memberikan harapan kepadanya.
Yakni, anaknya yang tidak memenuhi standarisasi nilai yang ditentukan berpeluang diterima kembali. Sehingga, dirinya tidak mendaftarkan anaknya ke sekolah lainnya.
“Seharusnya pihak sekolah itu kabari kami jika memang benar tidak diterima anak kami. Biar ada antisipasi untuk di sekolahkan ke tempat lain. Tapi ini tidak. Saya hanya dijanjikan jika anak saya aman saja. Nyatanya, anak saya tidak bisa sekolah,” menyampaikan kekesalannya di luar sekolah usai diamankan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan yang sedang bertugas mengamankan hari pertama sekolah.
Menurutnya, salah seorang guru yang juga panitia PPDB SMAN 2 Nunukan pernah memberikan kepastian kepadanya bahwa anaknya bakal diterima.
Sebab, selain termasuk 10 besar batas nilai standar yang ditentukan, anaknya juga bertempat tinggal dekat dengan SMAN 2 Nunukan.
“Makanya saya percaya dan tenang saja. Tapi, nyata seperti ini. Saya kecewa dan tidak terima diperlakukan seperti ini,” ujar pria yang belakangan diketahui sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Nunukan.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala SMAN 2 Nunukan, Mery Padang membenarkan kejadian tersebut.
Ia mengaku tidak menyangka jika ada orang tua sampai melakukan aksi protes yang begitu keras. Bahkan, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan.
“Sebenarnya hanya salah paham bapak itu. Kami bisa jelaskan, tapi karena terbawa emosi lalu keluarlah kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan ke guru. Karena sudah keterlaluan, makanya sebagian guru tidak terima dan terjadilah keributan itu,” ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya tidak pernah memberikan janji apalagi sampai memberikan kepastian kepada siapapun orang tua pelajar yang tidak memenuhi syarat kembali diterima.
Sebab, penambahan rombongan belajar (rombel) harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara).
“Pertemuan yang di DPRD, yang pertama kali sejak kasus PPDB ini muncul itu tidak resmi, tidak sah karena tidak melibatkan orang provinsi. Makanya, keputusan itu tidak bisa dijadikan patokan juga,” ujarnya menjelaskan.
Olehnya itu, lanjutnya, penambahan rombel tidak dilakukan. Dan, katanya, jumlah pelajar yang diterima di SMAN 2 Nunukan ini sesuai dengan kuota yang ada. Yakni, 72 pelajar dengan 2 rombel yang masing-masing rombel berisi 36 pelajar.
“Kalau memang ada tambahan rombel dan tambahan itu resmi, maka saya pastikan juga anak-anak yang diterima berdasarkan nilai grade yang sesuai urutannya. Tidak pilih-pilih anak dari mana. Dilakukan secara adil,” jelasnya seraya menyampaikan jika kegaduhan yang terjadi sudah diselesaikan dengan bijaksana dengan aparat keamanan yang ada.
Terpisah, Kapolres Nunukan AKBP Jefri Yuniardi, SIK membenarkan jika orang tua pelajar yang mengamuk di SMAN 2 Nunukan merupakan anggota Polri dan bertugas di Polres Nunukan berpangkat Aiptu.
Saat ini, oknum Polisi tersebut sedang diperiksa pihak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Nunukan.
“Sedang menjalani pemeriksaan oleh Propam. Hasilnya masih ditunggu,” ungkapnya kepada media saat dikonfirmasi.
Dikatakan, sikap dan prilaku yang dilakukan oknum Polisi tersebut menjadi hal yang cukup membuat institusi yang dipimpinnya tercoreng. Sehingga, apapun alasannya, tetap membawa nama institusi Polri.
“Waktu kejadian, hanya berposisi sebagai orang tua. Tidak ada maksudnya membawa nama Polisi atau lainnya,” pungkasnya.http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/07/11/oknum-polisi-ngamuk-di-sekolah-ini-penyebabnya/
