NUSANEWS, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengeluhkan adanya kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang mengenakan Pajak Pertamabahn Nilai (PPN) kepada petani tebu atau gula.
Hal ini justru sangat memberatkan mereka, apalagi di tengah daya beli petani yang masih menurun. Untuk itu, pihak PKB akan mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap tegas mencabut kebijakan ini, karena membebani petani.
“Keresahan dari petani ini sedang kita perjuangkan. Terutama kita perjuangkan melalui Komisi IV DPR atau melalui menteri kita yang di kabinet. Sebab pengenaan PPN ini sangat membebani petani,” jelas Muhaimin ketika menerima asosiasi petani tebu di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (4/7).
Apalagi memang belum lama ini ada keputusan dari Mahkaman Konstitusi terkait 11 jenis komoditas pangan yang tidak terkena PPN. “Makanya kami sebagai partai pendukung akan meminta ke Presiden Jokowi agar membatalkan kebijakan PPN ini,” ujar dia.
Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin ini, berharap ada kebijakan baru seperti Peraturan Presiden atau Pemerintah (Perpres/PP) untuk menjelaskan secara teknis agar komoditas gula (tebu) tidak dikenai PPN.
Saat ini, kata dia, petani tebu resah dengan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan dari Menteri Perdagangan terkait pengenaan PPN sebesar 10 persen itu kepada Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) oleh asosiasi pedagang gula.
Di tempat sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, & anggota Banggar DPR Cucun Sjamsurijal, sepakat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pihak DJP untuk mencabut pengenaan PPN 10% itu.
“Kami akan meminta Menkeu dan Dirjen Pajak untuk menaati keputusan MK pada 29 Februari 2017 lalu itu. Termasuk Permendag nomor 27 tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menetapkan harga gula harus di angka Rp12.500 per kg yang jauh di bawah ongkos produksi petani,” ujar Daniel Johan. (akt)
