NUSANEWS, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus RUU PemiluYandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo untuk jujur dan tidak menyalahkan DPR terkait presidential threshold (PT) 20 persen.
Yandri menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presidential treshold adalah produk DPR.
Yandri menegaskan, usulan presidential threshold berasal dari pemerintah. Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan beberapa kali mengancam akan kembali menggunakan undang-undang Pemilu yang lama bila tidak disetujui oleh DPR.
“Itu tidak elok, tidak jujur juga Jokowi itu. Presiden tidak perlu salahkan DPR dan jangan buang badan," kata Yandri di Jakarta, Jumat (28/07/2017).
Presiden Jokowi menyatakan bahwa saat Pemilu 2014 keberadaan presidential treshold tidak diperdebatkan, namun saat ini dipermasalahkan.
“Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan ditarik-tarik seolah-olah PT 20 persen itu salah dan ini sekali lagi ini produk demokrasi yang ada di DPR, ini produknya DPR, bukan pemerintah. Nah itulah yang harus dilihat oleh rakyat. Jadi ya silakan itu dinilai, kalau masih ada yang tidak setuju, kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Jokowi. (rn)
