NUSANEWS, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin setuju dengan kebijakan Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo.
Menurut Ma’ruf, Perppu itu diterbitkan untuk menindak setiap kelompok atau ormas yang menyalahartikan dan menyelewengkan ajaran agama.
“Ajaran yang radikal dan intoleran harus ditangani dan diluruskan supaya tidak jadi kekuatan yang menimbulkan gangguan,” kata Ma’ruf di kediamannya, Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Senin (31/7/2017).
Ma’ruf yang baru saja bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Idam Azis ini menambahkan, dirinya setuju jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Pasalnya, ormas tersebut dinilai sudah mengusung ajaran khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.
”Kalau yang lain-lain (ormas lain) harus dikaji. Apanya yang anti Pancasila. Kalau masih bisa dibina ya bina dulu, tapi kalau gak bisa baru (dibubarkan),” tutup Ma’ruf. (km)
