NUSANEWS, JAKARTA - Mantan Juru Bicara Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhi Massardi mengatakan pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak hanya muncul dari kegeraman rakayt Indonesia ketika era Orde Baru terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tetapi, adanya campur tangan IMF dan Bank Dunia ketika itu yang mendesak Presiden RI Soeharto untuk segera membentuk lembaga anti korupsi sebagai syarat mendapatkan pinjaman dana.
“KPK itu lahir di Indonesia atas desakan IMF dan Bank Dunia. Saat itu Bos IMF Michael Camdessus kepada (Presiden) Soeharto mengatakan ‘Hai kau Soeharto kalau mau dibantu oleh IMF dan Bank Dunia, kalian harus punya lembaga anti korupsi’, kenapa menjadi penting?, mereka ingin mendapat jaminan kepada negara yang pendonor uang mereka aman,” kata Adhi dalam acara diskusi, di KOmplek Parlemen, Senayan, Rabu (2/8).
“Jadi lembaga anti korupsi (dibuat) untuk mengamankan uang mereka bukan uang rakyat, itulah kemudian uang rakyat yang mereka rampok tidak pernah diurus KPK,” sebut dia.
Dia mengambil contoh, bagaimana institusi antirasuah bekerja untuk kepentingan asing ketimbang kepentingan nasional, pada kasus pengemplangan pajak dengan tersangka Gayus Tambunan yang ditangani kepolisian ada sekitar 17 perusahaan asing yang mengemplang pajaknya melalui Gayus.
“Kemudian ketika di supervisi KPK perusahaan asing itu justru tidak ada sama sekali, kenapa tidak ada? memang KPK di buat tidak boleh menyentuh institusi asing terutama pajaknya,” ucapnya.
“Sebab kalau perusahan asing di sini terkena masalah pajaknya, pasti di negara asal perusahaan itu akan mengalami hancur-hancuran karena sanksinya sangat berat,” pungkas Aktivis Komite Indonesia Bangkit dan Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
(akt)
